• Senin, 22 Desember 2025

Prabowo Ajak PKS Lawan Kebocoran SDA Triliunan Rupiah Per Tahun

Photo Author
- Senin, 29 September 2025 | 20:38 WIB
Presiden Prabowo beri perintah pemberantasan tambang timah ilegal di Bangka Belitung (Babel) (Tangkapan layar YouTube PKSTV)
Presiden Prabowo beri perintah pemberantasan tambang timah ilegal di Bangka Belitung (Babel) (Tangkapan layar YouTube PKSTV)

KONTEKS.CO.ID – Presiden RI, Prabowo Subianto, menyatakan akan melawan kebocoran kekayaan negara triliunan rupiah per tahun yang berlangsung lama dan sistemik.

"Ini yang akan saya lawan," kata Prabowo dalam Musyawarah Nasional (Munas) Ke-6 PKS di Jakarta, Senin, 29 September 2025.

Prabowo mengharapkan seluruh partai politik (parpol), termasuk PKS ambil bagian dalam menutup kebocoran di sektor sumber daya alam (SDA) tersebut.

Baca Juga: Presiden Prabowo Diminta Bertindak, CBA Soroti Dugaan Anak Kapolri di Tambang Ilegal PT Position

"Saya berharap saudara sekalian dan semua partai politik, termasuk PKS bersama saya, mari kita lawan ini," ujarnya.

Prabowo menyebut salah satu sektor yang menjadi kebocoran kekayaan alam Indonesia, yakni pertambangan.

Menurut dia, kebocoran sumber daya alam di sektor pertambangan ini sudah berlangsung lama akibat lengahnya elite.

Baca Juga: Satgas PKH Akan Rampas 4,2 Juta Hektare Tambang Ilegal

Salah satunya, lanjut Prabowo, terjadi di Bangka Belitung yang menjadi sentra tambang timah dunia. Terdapat sekitar seribu tambang ilegal yang mengeruk kekayaan Indonesia.

Terkait itu, Prabowo menyatakan, telah memerintahkan TNI, Polri, dan Bea Cukai menutup seluruh jalur penyelundupan timah di Bangka Belitung, termasuk melalui kapal dan feri per 1 September 2025.

Upaya tersebut mampu menyelamatkan penerimaan negara sekitar Rp22 triliun pada akhir 2025 dan Rp45 triliun pada tahun 2026.

Baca Juga: PT Timah Ngeluh Soal Tambang Ilegal Hingga Produksi yang Dikuasai Pihak Swasta

Ia mengungkapkan, praktik serupa terjadi di sektor nikel, batu bara, dan bauksit. Menurutnya, terdapat banyak tambang ilegal.

Orang nomor satu di Indonesia kemudian menyebut adanya kelompok tertentu yang berupaya menggagalkan pembangunan nasional. 

Kelompok kekuatan besar itu yang selama ini menikmati kekayaan Indonesia secara gratis. Mereka melakukan perlawanan karena terusik kepentingannya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Setiawan Konteks

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X