Wamenaker Afriansyah Noor Sebut 'Pekerjaan Rumah Besar' Pulihkan Reputasi Kemenaker yang Dibayangi Kasus Korupsi Immanuel Ebenezer

KONTEKS.CO.ID - Sosok Afriansyah Ferry Noor atau akrab disapa Ferry kini jadi sorotan usai dilantik Presiden Prabowo menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).

Kekinian, Ferry menegaskan dirinya bukan sekadar 'pengganti' Immanuel Ebenezer atau Noel yang terseret skandal korupsi.

Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @afriansyah_ferrynoor pada Kamis, 18 September 2025, Ferry meyakinkan publik bahwa dirinya yang siap menanggung beban kepemimpinan di kursi Wamenaker.

Baca Juga: Snapdragon 8 Elite Gen 5 Terpantau Uji Diri di Geekbench, Skornya Pukul Mundur Apple A19 Pro

"Menjadi tanggung jawab saya untuk memastikan keberlanjutan program serta menghadirkan solusi nyata bagi dunia ketenagakerjaan,” kata Ferry.

Terkait itu, publik pun kini menyoroti sosok Ferry yang kini duduk di kursi Wamenaker RI.

Lantas, siapakah sebenarnya sosok sang wakil menteri baru yang muncul setelah kebijakan reshuffle Presiden Prabowo itu? Berikut ini ulasan selengkapnya.

Wajah Lama di Kemenaker

Bagi Ferry, posisi ini bukanlah pengalaman perdana. Sebelumnya, ia pernah menjabat Wamenaker era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo periode 2022–2024.

Baca Juga: Kontroversi TNI Jaga Gedung DPR, Menhan Sjafrie Klaim Lindungi Simbol Kedaulatan Negara

Bahkan sebelum kembali dipercaya, Ferry menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Tak pelak, hal jejak itu membuatnya tidak asing dengan dinamika pemerintahan dalam bidang ketenagakerjaan.

Namun, Ferry menyadari kali ini, situasi lebih kompleks. Ferry menegaskan alasan di balik kehadirannya kembali di Kemenaker.

Baca Juga: Kontroversi TNI Jaga Gedung DPR, Menhan Sjafrie Klaim Lindungi Simbol Kedaulatan Negara

"Bagi saya, ini bukanlah tempat pengabdian baru, melainkan kelanjutan dari perjalanan sebelumnya,” ujarnya.

Ferry pun mencatat adanya 'pekerjaan rumah besar' yang belum tuntas. Hal itu terkait penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan kompetensi SDM, hingga perlindungan pekerja tetap menjadi isu mendesak.