Sri Mulyani Lengser dari Menkeu, Kusfiardi: Selama Ini APBN Berlawanan dengan Konstitusi

KONTEKS.CO.ID - Pergantian Menteri Keuangan dianggap sebagai kabar baik bagi publik. Selama ini, kebijakan anggaran di bawah kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati dinilai berjalan berlawanan dengan amanat konstitusi, khususnya dalam pelaksanaan APBN 2025–2026.

Analis Ekonomi Politik sekaligus Co-Founder FINE Institute, Kusfiardi, menilai politik anggaran belakangan ini lebih menekankan stabilitas fiskal dibanding pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

Padahal, Pasal 23 UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa APBN harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Baca Juga: Sri Mulyani Lengser? Mensesneg Akhirnya Buka Suara Soal Reshuffle Kabinet

“Belanja sosial menyusut, subsidi dipangkas, sementara alokasi besar justru terserap ke sektor pertahanan dan proyek infrastruktur berskala besar. Ini bertentangan dengan mandat konstitusi yang menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat,” ujar Kusfiardi dalam keterangan pers pada Senin, 8 September 2025.

Kusfiardi juga menyoroti pasal-pasal penting dalam konstitusi yang menurutnya diabaikan, yakni Pasal 28H tentang hak atas kesehatan, Pasal 28D tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Kemudian juga Pasal 33 tentang penguasaan cabang produksi untuk kemakmuran rakyat, serta Pasal 34 tentang tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar.

Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Reshuffle Kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang Sempat Dikabarkan Mundur Diganti  

Dengan pengangkatan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Kusfiardi berharap politik anggaran dapat kembali ke jalur konstitusi.

“Kebijakan fiskal tidak boleh semata-mata dilihat sebagai angka defisit, target pertumbuhan, atau rating utang," katanya.

"APBN harus diposisikan sebagai instrumen utama negara untuk memastikan kesejahteraan, keadilan, jaminan sosial, kesehatan, dan hak atas pekerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Kusfiardi lagi.***