- Kepada Polri: bebaskan demonstran yang ditahan, hentikan kekerasan, dan proses hukum anggota yang melanggar HAM.
- Kepada TNI: segera kembali ke barak, tegakkan disiplin internal, dan pastikan tidak campur tangan dalam urusan sipil.
- Kepada Kementerian sektor ekonomi: pastikan upah layak, cegah PHK massal, dan buka dialog dengan serikat buruh.
Isi 8 Tuntutan Jangka Panjang
Sedangkan 8 tuntutan jangka panjang mencakup reformasi besar-besaran di sektor politik, hukum, hingga ekonomi. Beberapa poin di antaranya:
Baca Juga: Heboh Isu Darurat Militer, Dudung Abdurachman: Masih Jauh, Ada Tahapan Panjang yang Harus Dilewati
- Reformasi DPR melalui audit independen, tolak mantan koruptor, dan penghapusan fasilitas istimewa.
- Reformasi partai politik dengan transparansi laporan keuangan dan penguatan oposisi.
- Reformasi perpajakan agar lebih adil, termasuk evaluasi kebijakan yang membebani rakyat.
- Sahkan UU Perampasan Aset Koruptor dan perkuat independensi KPK.
- Revisi UU Kepolisian untuk desentralisasi fungsi.
- Cabut mandat TNI dari proyek sipil seperti food estate.
- Perkuat Komnas HAM dan lembaga independen lain.
- Tinjau ulang kebijakan ekonomi & ketenagakerjaan, termasuk evaluasi UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Tebing Curam Dijadikan Ladang Ganja, Pelaku Mengaku Belajar Cara Tanam dari YouTube
Dengan adanya laman Bijak Memantau, masyarakat dapat menilai langsung sejauh mana komitmen pemerintah dan DPR dalam memenuhi tuntutan tersebut.
Artikel Terkait
Demo 4 September 2025: Kolektif 17 Plus 8 Indonesia Berbenah Bawa Tuntutan Rakyat ke DPR
Demo Akhir Agustus, Analis: Banyak Pihak yang Bermain
Demo Besar 5 September 2025 di DPR, Suarakan 17 Plus 8 Tuntutan Rakyat: Selamatkan Indonesia!
17 Plus 8 Tuntutan Rakyat Jadi Deadline, Demo SelamatkanIndonesia Guncang DPR 5 September 2025
Korban Tewas Demo Agustus Betot Perhatian Internasional, Prabowo Harus Segera Bentuk TGPF
TNI: Anggota BAIS dalam Demo 28 Agustus Murni Jalankan Tugas Negara