Kementerian UMKM Permudah Akses Legalitas Usaha Lewat Festival di Kota Tua

KONTEKS.CO.ID - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggelar Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Kota Tua Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025, untuk mempermudah akses legalitas usaha bagi usaha mikro.

Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengungkapkan, festival ini terlaksana sebagai wadah para pengusaha UMKM untuk mendapatkan bantuan legalitas usahanya.

Legalitas dan perizinan usaha diperlukan untuk mempermudah pemberian akses permodalan dan perluasan pasar bagi UMKM.

"Kementerian UMKM bertugas membuka akses modal dan pasar seluas-luasnya bagi UMKM Indonesia. Dan festival ini hadir sebagai langkah strategis menyiapkan UMKM naik kelas," ujar Helvi.

Baca Juga: Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia, BRI Peduli Salurkan Bantuan Beasiswa di 10 Sekolah

Dalam festival ini, Kementerian UMKM bersama sejumlah lembaga terkait memberikan kemudahan bantuan legalisasi usaha di antaranya pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB), Sertifikat Halal, Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), merek/Hak Kekayaan Intelektual, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kemudian juga layanan permodalan, asuransi usaha dan ketenagakerjaan, Standar Nasional Indonesia (SNI) Bina UMK, layanan perdagangan dan pembayaran digital, serta bantuan pelindungan hukum.

Menurut Wamen UMKM, layanan tersebut menjadi wujud keberpihakan pemerintah terhadap UMKM sehingga semakin mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan berkualitas di seluruh Indonesia.

"Pemberian legalitas usaha, sertifikasi mutu, pelindungan produk, dan akses pembiayaan ini membentuk ekosistem terpadu yang memperkuat daya saing serta mendorong semakin banyak pengusaha UMKM naik kelas," kata Helvi.

Baca Juga: Dasco Lempar Bola Panas Tunjangan Rumah Dinas Anggota Dewan ke Setjen DPR dan Sri Mulyani

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggelar Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Kota Tua Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025.

Menurutnya, festival ini menjadi bentuk kolaborasi antara Komisi VII DPR RI selaku lembaga legislatif yang membawahi bidang UMKM, Kementerian UMKM, beserta dinas dan lembaga terkait.