Utang Kereta Cepat Whoosh Bikin KAI Berdarah, DPR Sebut Jadi Bom Waktu Bagi Keuangan BUMN

KONTEKS.CO.ID - Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh yang digadang-gadang jadi simbol modernisasi transportasi, ternyata masih menyisakan masalah besar.

Alih-alih mendatangkan keuntungan, proyek ini justru menimbulkan beban berat bagi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Sebagai pemimpin konsorsium, KAI harus menanggung kerugian terbesar dari proyek prestisius ini.

Bahkan, hingga semester I-2025, entitas anak usaha KAI, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), mencatat rugi Rp1,625 triliun. Sementara sepanjang 2024, kerugian mencapai Rp4,195 triliun.

Baca Juga: PPATK Melompat Kuantum: Dari Pusat Laporan Jadi Benteng Anti Judi dan Arus Uang Haram

Utang Besar KCJB Jadi Sorotan

Empat BUMN yang tergabung dalam konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) kini harus menanggung beban utang jumbo.

Sebagian besar pendanaan proyek Whoosh bersumber dari pinjaman China Development Bank (CDB), ditambah penyertaan modal dari BUMN Indonesia dan perusahaan asal China.

Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menegaskan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk mencari solusi.

“Kami akan koordinasi dengan Danantara untuk masalah KCIC ini, terutama kami dalami juga. Ini bom waktu,” ujar Bobby saat Rapat Dengar Pendapat di DPR, Rabu 20 Agustus 2025.

Baca Juga: PPATK Melompat Kuantum: Dari Pusat Laporan Jadi Benteng Anti Judi dan Arus Uang Haram

DPR Sebut Keuangan KAI Jadi Defisit

Sejumlah anggota Komisi VI DPR RI mengkritisi kondisi keuangan KAI akibat beban proyek Whoosh. Ketua Komisi VI, Anggia Emarini, menyebut kinerja KAI seharusnya bisa mencetak laba besar, namun justru defisit gara-gara utang Whoosh.

“Kereta Api sebenarnya tinggi, bisa laba, tapi karena punya Whoosh jadinya defisit,” tegasnya.

Senada dengan itu, anggota DPR Darmadi Durianto menilai kerugian yang ditanggung KAI sudah kelewat besar. Ia bahkan memproyeksikan jika masalah utang tak selesai, di 2026 beban bisa tembus Rp6 triliun.

Baca Juga: Tere Liye Kritik Tunjangan Pajak BUMN: Saatnya Semua Pegawai Bayar Pajak Sendiri