Kemendagri Terus Pantau Gejolak Politik di Pati, Bupati Sudewo Ditegur

KONTEKS.CO.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan terus memantau perkembangan politik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Situasi di DPRD Pati, khususnya terkait Panitia Khusus (Pansus) pemakzulan Bupati Sudewo, menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan Kemendagri sudah menjatuhkan teguran sekaligus melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan Sudewo.

Baca Juga: Ketua Pansus DPRD Pati Dibuntuti Mobil Misterius, Ada Apa di Balik Drama Pemakzulan Bupati Sudewo?

Teguran itu diberikan lantaran kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen dianggap memberatkan masyarakat.

“Kami telah mengeluarkan teguran serta evaluasi agar kebijakan kenaikan PBB tersebut ditinjau ulang," ujar Bima di Gedung Kemendagri, Selasa kemarin. 

"Kebijakan publik seharusnya disusun dengan mempertimbangkan kondisi riil masyarakat.” 

Baca Juga: Gas Air Mata Kedaluwarsa Dipakai di Demo Pati, ICW Sambangi KPK Laporkan Ini

Ia menambahkan, Kemendagri tetap menghormati dinamika politik yang kini berlangsung di Pati.

Namun, pengawasan tetap dilakukan secara intensif untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik.

Bima juga mengingatkan kepala daerah di seluruh Indonesia agar berhati-hati saat merancang kebijakan, terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Baca Juga: Gerindra Sebut Kasus Bupati Pati Jadi Perhatian Prabowo, Sudewo Sudah Diberi Teguran Keras  

Menurutnya, selain memperhitungkan daya kemampuan warga, kebijakan juga perlu disosialisasikan dengan benar.

Seperti diketahui, kebijakan Bupati Pati yang menaikkan PBB secara drastis memicu gelombang penolakan. Warga berencana kembali menggelar aksi di Kantor Bupati pada 23 Agustus 2025, dengan tuntutan agar Sudewo segera mengundurkan diri.***