Pegawai Negeri Gigit Jari, Presiden Prabowo Subianto Kirim Sinyal Gaji PNS 2026 Tak Naik

KONTEKS.CO.ID – Seperti tahun-tahun sebelumnya, para abdi negara yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri, selalu rajin menantikan momen Presiden menyampaikan RUU APBN dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR.

Momen itu biasanya berlangsung pada tanggal 16 Agustus 2025, saat Pimpinan Negara menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan anggota MPR yang terdiri dari anggota Dewan di DPR dan Senator di DPD.

Sayangnya, Presiden Prabowo Subianto tak bicara gaji PNS naik di tahun depan saat menyampaikan RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan hari ini, Jumat 15 Agustus 2025.

Baca Juga: Gerindra Sebut Kasus Bupati Pati Jadi Perhatian Prabowo, Sudewo Sudah Diberi Teguran Keras   

Dalam pidatonya, ia mengawali materi pembicaraannya dengan membahas arsitektur RAPBN 2026. Posturnya kini dirancang seusai implementasi visi-misinya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

RAPBN 2026 adalah anggaran pertama yang benar-benar disusun oleh Prabowo sebagai Presiden. Ia pun menyinggung anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG), kesehatan sampai soal pendidikan.

Menurut Ketum Gerindra itu, ketangguhan ialah pondasi utama dakam menciptakan kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Baca Juga: Hanya Kenakan Jas Saat Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, Mensesneg Ungkap Kapan Prabowo Akan Pakai Baju Adat   

"Kita akan perkuat ketahanan di bidang pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan. Sumber daya alam harus dikelola demi rakyat, bukan demi segelintir orang," kata Presiden.

Pemerintah juga akan memperluas hilirisasi industri dengan harapan membuka lapangan kerja, sekaligus memaksimalkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. “Semua anak bangsa berhak maju dengan akses pendidikan dan kesehatan yang merata,” tambahnya.

RAPBN 2026 dirancang untuk pemerataan pembangunan dari Sabang hingga Merauke. "Pembangunan tak hanya di kota besar, tapi juga di daerah terpencil," tegas Prabowo.

Baca Juga: PK Kedua Jessica Kumala Wongso Ditolak MA, Vonis 20 Tahun Kasus Kopi Sianida Tetap Berlaku

Pemerintah menetapkan asumsi pendapatan negara pada 2026 senilai Rp3.147,7 triliun. Sedangkan belanja negara dirancang mencapai Rp3.786,5 triliun dengan pola belanja fokus, efisien, dan produktif.

 Artinya, lanjut dia, defisit anggaran negara diharapkan Rp638,8 triliun atau 2,48% terhadap PDB.