Kedua, kerugian langsung bagi masyarakat yang tertipu membeli beras curah berkualitas rendah dengan harga premium hanya karena kemasan baru.
“Kami punya bukti visual—foto-foto beras curah yang diganti bungkus lalu dijual seolah premium. Ini sudah kami serahkan ke penegak hukum,” ungkapnya.
Desakan Transparansi dan Perlindungan Konsumen
Kasus ini menuai perhatian publik karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat: beras.
DPR menegaskan pentingnya negara hadir melindungi konsumen dari praktik manipulatif semacam ini.
Pemerintah, kata Sahroni, harus menjamin bahwa semua produk pangan yang beredar aman, layak konsumsi, dan sesuai mutu.
“Kalau rakyat sampai sakit atau dirugikan karena kebohongan seperti ini, tanggung jawab ada di negara. Penindakan harus tegas, bukan sekadar wacana,” tandasnya.
Kini bola panas berada di tangan aparat penegak hukum dan Kementerian Pertanian.
Publik menunggu tindakan nyata, bukan janji.
Dengan potensi kerugian besar dan ancaman bagi kesehatan masyarakat, pengusutan tuntas terhadap kasus beras oplosan ini menjadi ujian serius bagi integritas sistem pangan nasional.***
Artikel Terkait
Diborong Prabowo Usai Nego Tarif Dagang Donald Trump! Ini Spesifikasi Boeing 777, Pesawat Jarak Jauh dengan Mesin Terdahsyat
Serap Rp6,88 Triliun, Pemerintah Sudah Cairkan BSU buat 11,4 Juta Pekerja
Resmikan Gedung Polri, Wapres Gibran Ungkap Capaian Presiden Prabowo ke Luar Negeri, Minta Doa Selalu Sehat
Hati-hati Lahan Nganggur Dua Tahun Akan Diambil Alih Negara, Ini Penjelasan dan Aturannya
KPK Periksa Empat Tersangka Kasus Pemerasan TKA di Kemnaker, Ini Identitasnya