Kontroversi Rumah Subsidi 18 Meter Persegi, Pemerintah 'Pede' Disambut Positif Anak Muda

KONTEKS.CO.ID - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mendorong terobosan perumahan bagi generasi muda, salah satunya melalui rumah subsidi berukuran 18 meter persegi di kawasan perkotaan. Meski menuai kritik, program ini disebut justru mendapat antusiasme dari anak-anak muda yang ingin memiliki aset hunian sendiri.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati mengatakan pihaknya telah menggandeng berbagai komunitas pemuda untuk meninjau langsung desain rumah subsidi yang dikembangkan Lippo Group di Jakarta Selatan. Tak hanya meninjau, para peserta juga diberi ruang untuk menyampaikan tanggapan dan masukan.

“Kami ingin dengar langsung dari mereka. Jadi ini bukan hanya top-down, tapi partisipatif,” ujar Sri Haryati dalam keterangannya kepada media, Kamis, 19 Juni 2025.

Baca Juga: Buku Prabowo Kepemimpinan Militer Terbit di Rusia Jelang KTT dengan Putin

Selain peninjauan, Kementerian PKP juga menggelar sosialisasi program 3 juta rumah yang kini berjalan. Sri menyebut banyak pemuda langsung menanyakan lokasi pembangunan rumah subsidi tersebut, menandakan minat yang cukup tinggi.

Ia menilai rumah subsidi dapat menjadi pilihan lebih produktif dibanding menyewa kamar kos di kota yang bisa mencapai lebih dari Rp 1 juta per bulan. “Kalau ngekos terus, enggak akan punya aset. Tapi kalau mencicil rumah, mereka mulai punya pegangan,” jelasnya.

Kritik Tetap Mengemuka

Program rumah 18 m² ini sebelumnya menuai kritik warganet di media sosial. Banyak yang menilai ukuran rumah terlalu kecil untuk layak huni. Namun Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara menegaskan bahwa program ini bukan solusi tunggal, melainkan opsi tambahan yang dirancang agar tetap relevan di tengah mahalnya harga tanah di kota-kota besar.

Baca Juga: Jalani Debutnya Bersama Manchester City, Ini Komentar Guardiola untuk Pemain Berdarah Indonesia

“Pasti ada kritik dan pesimisme, itu biasa. Tapi banyak juga yang suka. Kita harus fair melihatnya,” ujar Ara.

Ia mengakui keterbatasan lahan di perkotaan menjadi tantangan besar dalam menyediakan rumah tapak murah. Karena itu, pemerintah mencoba solusi dengan membangun rumah susun berdesain menarik, berukuran efisien, dan terletak di lokasi strategis yang dekat dengan tempat kerja atau transportasi umum.

“Tanah di kota itu mahal. Tapi lokasi itu penting banget buat anak muda,” ujar Ara.

Baca Juga: Presiden Prabowo Restui Pembentukan 5 Pengadilan Militer Baru

Terobosan atau Jalan Pintas

Meski disambut positif oleh sebagian kalangan, kritik tetap bergaung dari pengamat tata ruang dan organisasi masyarakat sipil. Beberapa menyebut pembangunan rumah terlalu kecil berisiko melanggar prinsip kelayakan hunian.

Pemerintah diminta menjamin bahwa meski minimalis, rumah tetap memiliki sirkulasi udara yang baik, pencahayaan cukup, dan ruang pribadi yang memadai.