Lagi, Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Dikritik karena Sarat Kepentingan Politik

KONTEKS.CO.CO.ID - Anggota Komisi X DPR, Bonnie Triyana, mendesak Kementerian Kebudayaan agar menghentikan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia, jika prosesnya dipengaruhi agenda politik.

Ia menilai sejarah tidak boleh ditulis dengan pendekatan kekuasaan yang menyaring cerita berdasarkan pertimbangan politis semata.

"Jangan menulis sejarah dengan pendekatan kekuasaan yang selektif dan berpihak. Jika itu yang terjadi, lebih baik hentikan saja proyek ini," ujarnya dalam pernyataan pers, Kamis 19 Juni 2025.

Kementerian Kebudayaan saat ini sedang menyusun kembali naskah sejarah Indonesia dan menargetkan penyelesaiannya pada Agustus 2025.

Baca Juga: Bongkar 5 Kejanggalan Proyek Penulisan Ulang Sejarah Nasional, Arkeolog Senior Mundur dari Tim Resmi

Namun, sejumlah kritik muncul setelah dalam draf kerangka konsep, beberapa catatan pelanggaran HAM berat tampak diabaikan.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menuai kontroversi usai meragukan adanya pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998.

Ia menyebut tidak ada bukti kuat dan menyatakan bahwa informasi tersebut hanya sekadar rumor.

Bonnie mengecam sikap Menbud Fadli tersebut dan mengingatkan penyangkalan atas kekerasan, terutama terhadap perempuan Tionghoa dalam tragedi 1998, merupakan bentuk ketidakpekaan terhadap sejarah kelam bangsa.

Baca Juga: Aktivis 98: Pernyataan Fadli Zon Mengingkari Luka Bangsa dan Mengkhianati Kebenaran Sejarah

Ia mengutip hasil investigasi TGPF yang menyebut lebih dari 50 korban pemerkosaan.

Menurut Bonnie, sejarah seharusnya ditulis secara utuh, tidak hanya memuat narasi kepahlawanan.

Tapi juga harus mencantumkan kisah-kisah menyakitkan yang menjadi pelajaran penting bagi generasi mendatang.

Komisi X DPR RI dikabarkan akan memanggil Menteri Fadli Zon untuk memberikan penjelasan atas pernyataannya yang menimbulkan polemik tersebut.