Hendardi Sebut Proyek Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Dinilai Terburu-buru

KONTEKS.CO.ID - Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, mengkritik proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang dicanangkan Kementerian Kebudayaan.

Ia menilai proyek tersebut dilakukan secara terburu-buru dan berpotensi disusupi kepentingan politik rezim.

“Proyek ini sangat problematik karena berpotensi membelokkan sejarah sesuai selera penguasa,” kata Hendardi melalui pernyataan tertulis, akhir pekan kemarin.

“Itu mengingatkan kita pada masa Orde Baru yang merekayasa sejarah lewat narasi tunggal negara,” Hendardi, menambahkan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Sebut Penjajah Belanda Keruk Kekayaan 31 Triliun Dolar AS dari Indonesia, Setara 140 Tahun APBN

Pemerintah diketahui menargetkan proyek penulisan ulang sejarah ini rampung sebelum peringatan HUT Kemerdekaan ke-80 RI pada 17 Agustus 2025.

Namun, menurut Hendardi, tidak ada kondisi objektif yang mendesak perlunya percepatan proyek tersebut.

Ia juga menyoroti aspek kelembagaan karena menurutnya Kementerian Kebudayaan tidak memiliki otoritas tunggal dalam menentukan narasi sejarah bangsa.

Seharusnya, proyek seperti ini berada di bawah koordinasi kementerian yang berfokus pada pendidikan.

Baca Juga: Rieke Diah Pitaloka Soal Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut: Ingat Sejarah!

“Kalaupun ada niat menyusun buku sejarah untuk pembelajaran, itu seharusnya melibatkan Kemdikbud dan dilakukan melalui proses akademik yang panjang dan inklusif,” ujarnya.

Hendardi menyerukan agar pemerintah mengurungkan proyek penulisan ulang ini.

Ia menegaskan pentingnya keterlibatan publik, sejarawan independen, dan kelompok korban dalam proses perumusan sejarah nasional.

“Sejarah tidak bisa ditulis ulang secara insinuatif dan tergesa-gesa. Butuh dialog yang jujur dan terbuka, bukan proyek politik dalam balutan narasi kebudayaan,” kata Hendardi.***