Bahlil Sebut Nama Pejabat yang Memberikan Izin Tambang di Raja Ampat

Baca Juga: Cadangan Devisa Indonesia Rp2.470 Triliun per Mei, BI Anggap Masih Kuat dan Stabil

Bahlil menambahkan bahwa keempat izin tersebut diterbitkan sebelum Raja Ampat ditetapkan sebagai Geopark, namun keberlanjutan ekosistem dan kelestarian biota laut di kawasan tersebut harus dijaga.

“Presiden ingin Raja Ampat dijadikan destinasi wisata kelas dunia, maka kawasan ini harus dilindungi. Kami tidak ingin aktivitas tambang merusak lingkungan yang sangat berharga ini,” tegas Bahlil.

Dukungan dari Pemerintah Daerah

Keputusan pencabutan izin tambang ini juga mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Baca Juga: Bakal Ada The Haunted Palace Season 2? Bagaimana Nasib Pernikahan Yeo Ri dan Para Arwah yang Tertahan di Bumi?

Menurut Bahlil, masukan dari pemerintah daerah menjadi salah satu pertimbangan penting dalam rapat terbatas yang akhirnya menyepakati pencabutan tersebut.

“Rekomendasi dari daerah sangat jelas. Mereka juga ingin kawasan geopark ini bebas dari aktivitas pertambangan,” ujarnya.

Dengan pencabutan ini, pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga lingkungan dan mengembangkan Raja Ampat sebagai kawasan wisata berkelanjutan yang bebas dari ancaman kerusakan ekologis.***