Komnas HAM Ungkap Fakta Ini, TNI Auto Janji Evaluasi Ledakan Amunisi Garut

KONTEKS.CO.ID - Komnas HAM menilai keterlibatan warga sipil dalam pemusnahan amunisi oleh TNI merupakan pelanggaran prinsip keselamatan kerja.

Komnas HAM menyebut para pekerja tidak memiliki pelatihan tersertifikasi, hanya mengandalkan pengalaman otodidak terkait ledakan amunisi kedaluwarsa di Garut.

“Tidak boleh ada lagi pelibatan masyarakat sipil dalam kegiatan militer berisiko tinggi,” tegas anggota Komnas HAM Uli Parulian Sihombing, pekan lalu.

Baca Juga: Cara Gampang Atasi Sokbreker Depan Motor Matic, Dijamin Tidak Lagi Bocor Keras atau Bunyi Jedak Jeduk

Temuan Komnas HAM antara lain 21 warga sipil dipekerjakan bantu pemusnahan amunisi, upah harian hanya Rp150.000 dan tidak dibekali alat pelindung diri (APD).

Selain itu, warga sipil bekerja sebagai sopir, penggali, pembongkar amunisi, hingga juru masak, dan dikoordinasi oleh Rustiawan, pekerja berpengalaman 10 tahun lebih.

Ledakan yang terjadi di Gudang Pusat Amunisi III TNI AD, Desa Sagara, Garut, menewaskan 13 orang, yaitu 4 anggota TNI, 7 warga sipil, dan 2 korban lainnya yang belum disebutkan identitasnya.

Baca Juga: 5 Curug Terindah di Kuningan untuk Liburan Akhir Pekan: Segar, Sejuk, dan Cocok untuk Healing!

Komnas HAM mendesak TNI menyampaikan hasil investigasi kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

"TNI harus menjamin pemulihan jangka panjang bagi keluarga korban, termasuk dukungan ekonomi dan psikososial," tegas Uli terkait ledakan amunisi kedaluwarsa di Garut.

TNI AD mengaku terbuka terhadap semua masukan dan menjadikan temuan Komnas HAM sebagai bahan evaluasi terkait ledakan amunisi di Garut yang kadaluwarsa.

Baca Juga: Cek Harga Emas Antam Minggu, 25 Mei 2025 Stagnan dengan level Rp1.930 Juta Per Gram

TNI Angkatan Darat (TNI AD) menyatakan akan mengevaluasi secara menyeluruh prosedur pemusnahan amunisi afkir menyusul temuan Komnas HAM terkait ledakan amunisi kedaluwarsa di Garut, Jawa Barat.

Sebagai informasi, insiden tersebut, menewaskan 13 orang, termasuk tujuh warga sipil.