Presiden Prabowo Terbitkan Perpres Perlindungan Jaksa, Kejagung Apresiasi Langkah Nyata Negara

Kejagung Siapkan Peta Kebutuhan Pengamanan

Harli juga mengungkapkan bahwa Kejagung saat ini sedang menyusun skema kebutuhan pengamanan jaksa di seluruh Indonesia.

Proses ini akan mencakup berbagai faktor risiko, mulai dari karakteristik perkara yang ditangani, wilayah kerja, hingga potensi ancaman terhadap jaksa dan keluarganya.

"Kami sedang menyusun peta kebutuhan untuk memastikan perlindungan ini bersifat fungsional, tidak seragam, dan disesuaikan dengan tingkat risiko di lapangan," kata Harli.

Baca Juga: Kurs Rupiah Menguat, Catat Nilai Tukar Terbaru di 5 Bank Besar Hari Ini

Isi Pokok Perpres 66/2025

Perpres ini menegaskan bahwa jaksa berhak atas perlindungan fisik dari aparat negara baik TNI maupun Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Perlindungan yang diberikan meliputi pengamanan personal, perlindungan hukum, hingga bantuan keamanan dalam penanganan kasus yang berisiko tinggi.

Aturan ini juga diharapkan menghilangkan rasa takut atau intervensi dari pihak-pihak berkepentingan yang kerap mencoba menekan jaksa saat tengah menangani perkara strategis.

Langkah Presiden Prabowo ini dinilai sebagai bagian dari reformasi hukum nasional yang menekankan keberanian, independensi, dan ketegasan dalam pemberantasan kejahatan, khususnya korupsi. ***