Menteri Maman Ajak Pemda Berdayakan UMKM, Inklusif dan Berkelanjutan

KONTEKS.CO.ID - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengajak seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) yang membidangi UMKM untuk bersama-sama memberdayakan dan memperkuat ekosistem UMKM serta kewirausahaan secara inklusif dan berkelanjutan.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Pemberdayaan UMKM Tahun 2025 yang digelar di Jakarta, Rabu, 7 Mei 2025, Menteri Maman menyampaikan bahwa pemberdayaan UMKM di Indonesia merupakan rangkaian kebijakan dan program yang memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak.

“Mari kita jadikan forum ini sebagai sarana saling memberi masukan demi tercapainya kebijakan pemberdayaan UMKM yang lebih baik,” ujarnya.

Baca Juga: Vatikan Sebut Sinyal Asap Pertama Konklaf Akan Muncul Rabu Malam dari Cerobong, Ini Waktunya

Ditambahkan Menteri Maman,  di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini, Pemerintah berkomitmen untuk mendukung penuh UMKM melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, keberlanjutan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet pada UMKM, serta perpanjangan PPh final 0,5 persen.

“Ke depan kami akan kawal kebijakan ini dengan adanya Satuan Tugas (Satgas) pelindungan UMKM baik di tingkat nasional maupun di daerah,” ujar Menteri Maman.

Menteri Maman menambahkan, adanya potensi besar dalam kemitraan antara usaha besar dan UMKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Investasi Nomor 1 Tahun 2022.

Baca Juga: Dua Hari 23 Nyawa Melayang Jadi Korban Tewas Kecelakaan Truk Diduga Rem Blong

Namun, menurut data Asian Development Bank Institute, partisipasi UMKM Indonesia dalam rantai produksi global masih rendah, yakni baru mencapai 4,1 persen.

“Potensi kemitraan ini harus kita kawal bersama, terutama oleh rekan-rekan di daerah, agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat nyata bagi UMKM,” ujarnya.

Selain itu, Menteri Maman menyoroti ada beberapa fokus utama pemberdayaan UMKM di antaranya mendorong 40 persen belanja Pemerintah bagi UMKM yang telah didukung penuh oleh LKPP melalui aplikasi e-katalog, menyediakan Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) UMKM, formalisasi UMKM, dan pencapaian target realisasi KUR 2025 sebesar Rp300 triliun.

Baca Juga: Soal Presiden Boneka, Jokowi Sebut Prabowo Punya Leadership yang Kuat

Terkait isu strategis, Kementerian UMKM saat ini fokus pada integrasi data UMKM yang tersebar di 48 kementerian/lembaga. “Kami sedang mengupayakan transformasi data statis menjadi dinamis melalui optimalisasi dan integrasi program pemberdayaan UMKM dalam superapp SAPA UMKM,” ujar Menteri Maman.