Mulyanto menilai keseriusan Pemerintah soal penerapan sistem merit di BUMN ini masih dipertanyakan. Publik menilai transparansi yang disebutkan hanya wacana, sementara kenyataannya malah merebak korupsi di BUMN.
Kasus yang ada di depan mata, Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. Pertamina justru diangkat dari anggota dewan pembina partai politik.
"Akibatnya bisa jadi, yang muncul di publik justru sebaliknya, yakni keraguan dan kekhawatiran bahwa pengelolaan Danantara ini akan diintervensi untuk kepentingan politik elektoral," kata Mulyanto.***
Artikel Terkait
IHSG Diprediksi 'Rebound', RUPS Big Banks Hingga Pengumuman Pengurus Danantara Jadi Faktor
Daftar Aset 10 BUMN di Proyeksi Danantara, Total Nyaris Rp10.000 T
Laporan Al Jazeera: Rupiah Anjlok karena Kebijakan Prabowo, Mulai dari Danantara hingga UU TNI
BPI Danantara Siap Guncang Pasar Modal! Dana Rp14.700 Triliun Akan Disuntikkan ke Sektor Ini!
Babak Baru Konsolidasi BUMN! Danantara Resmi Ambil Alih Kendali Merger Raksasa Pelat Merah
Presiden Prabowo Hadiri Town Hall Meeting Danantara dan BUMN