Selanjutnya, agar mekanisme penetapan nilai limit lelang terkesan sesuai aturan, digunakan appraisal yang ternyata 'fiktif' sebagaimana yang dikeluarkan oleh 2 (dua) Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), yakni KJPP Syarif Endang & Rekan dan KJPP Tri Santi & Rekan.
"Jampidsus Febrie Adriansyah tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab dengan membangun dalih bahwa lelang merupakan kewenangan PPA Kejagung RI," katanya.
Sebab, sebut Ronald, Febrie Adriansyah sudah melakukan penyidikan kasus korupsi Jiwasraya secara mendalam sejak menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung.
"Jadi Jampidsus telah memahami nilai keekonomian tambang batubara PT GBU sebenarnya berkisar lebih dari Rp12 triliun. KPK perlu mendalami dugaan adanya hubungan istimewa tertentu antara Jampidsus Febrie Adransyah dengan pengusaha Andrew Hidayat dalam kasus ini, yang ujungnya terafiliasi dengan kelompok perusahaan Adaro milik Boy Thohir," tuturnya.
Sementara itu, Andrew Hidayat mendirikan PT IUM terindentifikasi menunjuk sejumlah nominee atau boneka yang tidak memenuhi kualifikasi dari aspek personality dan party untuk duduk selaku direksi, komisaris, pemegang saham di perseroan dengan diatasnamakan PT MPN dan PT SSH.
Nominee VN, yang menjabat sebagai pemegang saham 99,9 persen PT MPN dan PT SSH misalnya, berdasarkan laporan pajak pribadi tahun 2022, hanya memiliki harta kekayaan sebesar Rp137 juta, dan mempunyai utang kredit sebuah sepeda motor seharga Rp20 juta.
VN, kata Ronald, memiliki hubungan dekat dengan Andrew Hidayat. Ayah VN bernama RN puluhan tahun berkerja sebagai satpam pada keluarga Andrew Hidayat.
Pada 2015, VN tercatat menjadi nominee Andrew Hidayat dalam skandal Panama Papers, sebagaimana list pada urutan nomor 975.
Andrew Hidayat, YS, BSS bersama-sama RBT dan HM, tersangka korupsi tata niaga timah adalah pemilik PT MHU.
Baca Juga: Hello Monsters, Ini Harga Tiket 2025 Konser BABYMONSTER Jakarta, Termurah Rp1.250 Ribu
Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi pun telah melaporkan Febrie Adriansyah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin 10 Maret 2025.
Diminati Adaro Group
Sementara berdasarkan Temuan IPW, PT GBU memiliki cadangan resources 372 juta MT, dengan total reserves sebanyak 101.88 juta MT. Ini didukung fasilitas infrastruktur hauling road, berdasarkan Laporan Keuangan (Audited) KAP Anwar & Rekan per-31 Desember 2018 bernilai Rp1,770 triliun.
Nilai fasilitas pertambangan dan infrastruktur bertambah besar lantaran pada 5 Juli 2019, Adaro Capital Limited memberikan pinjaman dana sebesar USD100 juta (setara Rp1,4 triliun) kepada PT GBU melalui PT Trada Alam Mineral Tbk (TRAM) untuk membangun jalan hauling dari PT GBU menuju wilayah kerja tambang milik Adaro Group.
Baca Juga: Sambangi Indonesia, Tokoh Penting Partai Komunis Vietnam Mau Bicara Empat Mata dengan Prabowo
Artikel Terkait
Praperadilan Jilid 2, Berkas Dipercepat Kubu Hasto Sebut KPK Takut Kalah
Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi Laporkan 4 Kasus Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah ke KPK, Ini Data Lengkapnya
Mengapa Indonesia Airlines Didirikan di Singapura? Inilah Alasan di Balik Langkah Iskandar Ismail
Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi Sebut Jampidsus Febrie Adriansyah Berantas Korupsi Sembari Korupsi
Menguak Peran Jampidsus Febrie Adriansyah di Lelang Murah Saham Jiwasraya