Ketua MUI Sebut Potensi Beda Awal Puasa Ramadan 2025, Pemerintah Tunggu Sidang Isbat Kemenag

KONTEKS.CO.ID - Awal Ramadan 1446 H berpotensi berbeda antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Namun pemerintah akan menetapkan awal puasa setelah menggelar sidang isbat pada Jumat, 28 Februari 2025 sore.

Sidang isbat digelar Kementerian Agama (Kemenag) untuk menentukan awal bulan puasa bagi umat Islam di Indonesia. Sidang akan dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Menurut Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, sidang isbat akan dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

Baca Juga: Bisnis Bioskop XXI Cuan Rp802,5 Miliar di 2024, 2 Faktor Ini Penyebabnya

"Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung," ujarnya dikutip pada Jumat, 28 Februari 2025.

Menurut Abu Rokhmad, ada tiga rangkaian yang akan dilakukan dalam sidang isbat. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi.

Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia. Dan ketiga, musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik.

Baca Juga: Awal Puasa Muhammadiyah dan NU Kemungkinan Berbeda, Tapi Lebaran Sama

Abu Rokhmad mengajak masyarakat menunggu hasil sidang isbat dan pengumuman pemerintah terkait awal Ramadan 1446 H.

Ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

“Kita berharap umat Islam di Indonesia bisa mengawali Ramadan tahun ini secara bersama-sama," katanya.

Baca Juga: Mahfud Ungkap Rahasia di Balik Keberanian Kejagung Membongkar Mega-Korupsi Pertamina