KONTEKS.CO.ID - Kepolisian Daerah Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) sudah menetapkan Ketua Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo, H. Hermanto J. Moestopo sebagai tersangka dugaan korupsi uang yayasan.

Penetapan tersangka telah dikeluarkan pada Kamis, 30 Mei 2024 dengan surat bernomor B/8082/V/RES.1.11./2024/Ditreskrimum.

Menariknya, pasca penetapan tersangka tersebut Hermanto J. Moestopo akan diambil keterangan selepas melaksanakan ibadah haji.

Hermanto J. Moestopo harusnya diperiksa Unit Kamneg V setelah diterbitkan Surat Perintah Membawa Paksa.

"Sebelumnya Hermanto J. Moestopo telah dipanggil sebagai tersangka secara Patut oleh Polda Metro Jaya tetapi yang bersangkutan mangkir dengan alasan naik haji dan kemudian alasan kedua adalah sakit," jelas Fikram Faraid, Kuasa Hukum Pelapor kepada awak media di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.

Pada tanggal 15 Juli 2024 team Penyidik Polda Metro Jaya melayangkan panggilan untuk dimintai keterangan kepada salah satu dokter di Rumah Sakit Gigi Prof. Dr. Moestopo yang memberikan surat keterangan sakit kepada Hermanto J. Moestopo.

Menurut Fikram Faraid, Hermanto J. Moestopo harusnya ditahan mengingat sejak awal kasus bergulir sampai dengan penetapan tersangka, Hermanto J. Moestopo tidak koperatif.

"Kami berharap penyidik Polda Metro Jaya menjalankan asas persamaan dihadapan Hukum equality before the law. Tidak terkesan adanya perlakuan berbeda dan kami menduga ada nya pihak pihak yang mengatasnamakan pejabat pejabat tertentu yang dengan sengaja mengintervensi dugaan penggelapan serta membackup perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka," jelas Fikram.

"Mengingat tersangka selama ini selalu sesumbar bahwa dirinya kebal hukum dan tidak akan pernah bisa dipenjara. Sejak tahun 2013 tersangka menghadapi kasus hukum selalu bebas dari dakwaan, oleh karena itu kami mengharapkan bapak Kapolri turun tangan memantau kasus ini. Jangan sampai intansi Polri dilecehkan dan dihina oleh tersangka yang menurutnya bisa mengintervensi dan mengkondisikan jajaran penyidik dan Polri. Apalagi Polri saat ini menjadi sorotan publik di berbagai kasus, sehingga perlu tegas dan segera menahan Hermanto," ungkap Fikram.

Fikram menambahkan, hal ini selain untuk menegakkan keadilan, juga sekaligus untuk menyelamatkan Kampus Moestopo, para dosen serta karyawan dari tindakan pemecatan yang semena-mena.

"Kedepannya, kami menginginkan Yayasan UPDM dikelola dengan transparansi dan profesionalisme mengingat yayasan milik publik dan bukan milik orang perorang. Hal Ini sesuai amanat yang diberikan oleh Prof. Dr. Purn. Mayjen Raden Moestopo," kata Fikram

Fikram Faraid berharap agar penyidik juga memeriksa dugaan pencucian uang yang dilakukan Hermanto setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka seperti biaya haji yang sampai milyaran rupiah, biaya rekreasi ke Turki yang juga milyaran rupiah, biaya notaris dan pengacara, biaya membangun rumah mertua, biaya memugar taman pahlawan yang senyatanya fiktif dll, agar muara kasus ini jelas.

"Bahwa Hermanto J. Moestopo selama ini memang menyalahgunakan wewenang dan jabatannya," ujar Fikram.***