KONTEKS.CO.ID - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Syahrial layangkan kritik pedas ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan karena tidak memiliki data kebutuhan beras bagi warga.

Dia mengatakan, data tersebut penting untuk menghitung kebutuhan beras warga Jakarta.

Sehingga, jika terjadi kelangkaan Pemprov DKI memiliki data warga yang membutuhkan beras.

[irp posts="256588" ]

“Jadi kita harus punya rasio kebutuhan beras. Dalam keadaan normal kita harus prepare untuk mempersiapkan itu. Satu orang di Jakarta kebutuhan berasnya berapa, dikalikan sekian orang Jakarta. Kita harus punya itu,” ujar Syahrial, Senin, 25 Maret 2024.

Syahrial menjelaskan, data rasio setiap orang dapat membantu Pemprov dalam menghitung kebutuhan beras warga Jakarta bila terjadi gagal panen di daerah-daerah pemasok.

Dengan begitu, masyarakat Jakarta tidak perlu khawatir soal kelangkaan dan harga beras yang tak wajar.

[irp posts="256585" ]

“Nah kalau kita sudah tau itu, baru kita perkirakan. Kalau ada terjadi misalnya gagal panen dan lain-lain, kita perhitungkan itu. Berapa kebutuhan kalau gagal panen untuk menutupi kebutuhan,” jelasnya.

Lebih lanjut, menurut Syahrial, situasi gagal panen sejatinya pemerintah mampu mengantisipasi.

[irp posts="256557" ]

Sebab, siklus tanam dan cuaca sejatinya bisa diprediksi berdasarkan data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

“Jadi maksud saya yang begitu-begitu kan mestinya kita siap. Supaya jangan sampai resah dulu rakyat karena bisa memicu gejolak sosial gara-gara beras ini," ucap Syahrial.

"Kuat sekali pengaruhnya terhadap dinamika politik, karena ini soal perut rakyat. Sedikit aja disulut, sudah jadi rame,” tutupnya.***