KONTEKS.CO.ID - Anggota DPRD DKI Wibi Andrino meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memdata ulang keluarga penerima bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
Menurut Anggota DPRD DKI Wibi Andrino pendataan ulang keluarga penerima KJP Plus perlu agar tepat sasaran.
"Saya mohon didata ulang karena ini sangat amat krusial karena sumbernya harus primer," kata Anggota DPRD DKI Wibi Andrino menukil Antara, Jumat 4 Agustus 2023.
Wibi menilai KJP Plus sudah tersalurkan kepada banyak masyarakat. Mamun masih ada temuan penerima manfaat yang kurang tepat.
Salah satunya, yakni keluarga penerima manfaat KJP Plus masih membayar pajak kendaraan motor maupun mobil.
Wibi berpandangan, hal itu perlu mendapat perhatian dan penyelidikan lantaran data penerima juga berasal dari dinas terkait mulai dari Dinas Pendidikan maupun Dinas Sosial.
"Dia punya mobil entah itu titipan atau bukan, saya tak tahu. Tapi mungkin kita berprasangka baik. Ini salah dalam hal menentukan data," ujarnya.
Sementara, anggota DPRD DKI Ima Mahmudah menduga banyak temuan mengenai pemanfaatan KJP Plus salah gunakan di luar kegiatan sekolah.
"KJP Plus yang bisa diambil tunai ini banyak disalahgunakan dan dibuat untuk cicilan pinjaman daring hingga cicilan motor yang digunakan di luar kegiatan sekolah," jelas Ima.
Ida juga meminta Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan mengembalikan KJP Plus jadi non tunai sebagaimana mestinya.
Selain itu, dia menyoroti adanya ijazah siswa yang tertahan di sekolah lantaran ditemukan KJP Plus tidak tepat sasaran.
Dia juga menyayangkan adanya kekurangan stok pasar sembako murah sehingga tidak semua penerima KJP Plus merasakan manfaatnya.
"Mempersulit masyarakat pemilik KJP Plus untuk membeli sembako murah. Jadi, mohon perhatian Pasar Jaya bisa membuka lebih banyak lagi dibanding hari ini," tandasnya.***
