KONTEKS.CO.ID - Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan, penyesuaian tarif Transjakarta memang dibutuhkan saat ini.
Pemprov DKI Jakarta hingga hari ini masih mengkaji kenaikan tarif bus Transjakarta setelah 20 tahun tetap sebesar Rp3.500 per penumpang.
Pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) diakuinya sangat berpengaruh terhadap subsidi tarif Transjakarta. Terlebih selama ini Transjakarta tarifnya tetap, meskipun penumpang melakukan transit.
Baca Juga: Dukung Program Kepemilikan Saham Karyawan, BRI Bakal Buyback Saham Sebelum Maret 2026
"Begitu ada pemotongan DBH, tentu ini berpengaruh terhadap kapasitas fiskal Jakarta. Oleh sebab itu, penyesuaian untuk tarif Transjakarta memang diperlukan," ungkapnya seusai menghadiri pembukaan Popnas-Peparpenas di Velodrome, Jaktim, Minggu 2 November 2025.
Syafrin Liputo mengatakan, tarif transportasi di Jakarta dan Bogor sudah timpang. Di Bogor, penumpang harus merogoh kocek lagi bilang ingin berpindah angkot. Hal ini berbeda dengan Jakarta.
"Kalau dibandingkan, contohnya di Bogor, di sana tarifnya berapa? Rp5.000. Begitu Rp5.000 sekali naik, tidak secara jaringan. Begitu berpindah angkot, bayar lagi. Tapi di Jakarta Rp3.500 mencakup 91,8% jumlah populasi Jakarta yang dilayani Transjakarta," paparnya.
Baca Juga: Prabowo Sebut Judi Online Rugikan Indonesia Rp133 Triliun, Serukan Kerja Sama Internasional
"Artinya dari Cakung misalnya, naik Transjakarta, berpindah menuju ke Kalideres, lanjut lagi dari Kalideres berpindah ke Joglo misalnya, itu tarifnya Rp3.500, tidak ada tambahan biaya di sana," imbuh dia.
Dia juga mengomentari pernyataan Kementerian Perhubungan yang menyebut survei warga Jabodetabek menghabiskan 30% gajinya untuk ongkos transportasi. Tapi menurut Syafrin, tinggal di Jakarta bisa lebih murah untuk urusan transportasi.
"Jadi sebenarnya dengan UMP sekarang, jika kita melihat cakupan layanan angkutan umum Jakarta yang sudah mencapai 91,8 persen dan dengan tarif Transjakarta sekarang Rp3.500, PP Rp7.000. Per hari kali katakanlah 25 hari bekerja, dapat berapa? Tak lebih dari Rp200.000. Dengan UMP kita Rp5,3 juta, maka itu di bawah 10 persen," bebernya.
Baca Juga: Proses Red Notice Riza Chalid dan Jurist Tan Masih Dikaji Interpol, Polisi: Perlu Kesabaran
Syafrin menambahkan, besaran 30% itu ditinjau dari penduduk sub urban yang bekerja di Jakarta. Setiap hari mereka pergi pulang atau PP dari Jakarta ke kota sekitarnya.
"Dan kita melihat dari apa yang disampaikan oleh lembaga yang survei, itu bukan Jakarta tapi Jabodetabek. Jadi memang kalau Jabodetabek-kan pergerakannya dan karena itu oleh Pak Gubernur, layanan Transjakarta diperluas menjadi Transjabodetabek karena untuk mengisi kekosongan itu," pungkasnya. ***
Artikel Terkait
Budi Arie Beri Sinyal Gabung Partai Gerindra, Dasco: Saya Belum Dengar Langsung
Budi Arie Mau Ganti Logo Projo, Wajah Jokowi Dihapus Tak Lagi Dikultuskan
Bakal Hapus Wajah Jokowi dari Logo, Budi Arie Kembali Pimpin Projo
Projo Dukung Prabowo, Campakkan Jokowi? Ini Kata Budi Arie
Budi Arie Ungkap Komunikasi Terakhir dengan Jokowi Soal Perubahan Logo Projo