Dana Transfer Daerah Dipotong Kemenkeu Rp15 Triliun, Pramono Anung: Saya Nggak Ngeluh

KONTEKS.CO.ID - Belasan kepala daerah melancarkan protes terkait pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Namun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku satu-satunya pemimpin daerah yang tidak mengeluh dan protes.

Diketahui, dana transfer atau dana bagi hasil (DBH) kepada Pemprov DKI Jakarta dipangkas Kemenkeu hingga Rp15 triliun.

Baca Juga: Honda Scoopy Kuromi Limited Edition: Skutik Imut dengan Sentuhan Karakter Sanrio yang Stylish

Meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026 hanya jadi Rp79,06 triliun dari Rp95,35 triliun, Pramono Anung mengaku akan tetap melakukan pembangunan di Jakarta.

"Saya sangat berharap pembangunan di Jakarta mudah-mudahan akan memberikan warna yang lebih baik terutama untuk ke depan walaupun DBH (Dana Bagi Hasil) dipotong Rp15 triliun saya selalu orang yang berpandangan positif," ujarnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Sabtu 11 Oktober 2025.

"Saya yakin, bahwa saya akan bisa memimpin orkestrasi di Balai Kota ini dengan dipotongnya Rp15 triliun satu-satunya provinsi yang nggak ngeluh, karena saya bukan orang yang gampang mengeluh," sambungnya.

Baca Juga: Kemenag Kaji Pembangunan Ulang Gedung Ponpes Al-Khoziny, Pakai APBN atau Swasta?  

Politisi PDIP itu pun mengajak anak buahnya bekerja keras dan cerdas membangun Jakarta meski APBD berkurang.

"Tetapi, kami akan bekerja lebih keras, lebih smart, untuk membangun Jakarta menjadi lebih baik," ujarnya.

Diketahui, ada 18 gubernur yang melayangkan protes ke Kemenkeu terkait atas kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.

Baca Juga: Hasil Final Kejuaraan Dunia Junior 2025: China Pupuskan Mimpi Ubed dkk Pertahankan Piala Suhandinata

Bahkan, para gubernur itu menggeruduk kantor Kemenkeu pada Selasa 7 Oktober 2025.

Kedatangan mereka untuk menemui Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa untuk memprotes langsung.