KONTEKS.CO.ID – Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan bahwa pangan adalah hak asasi manusia yang wajib dipenuhi negara. Ia menyoroti bahwa proyek food estate maupun MBG sering kali mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi, bahkan membuka ruang pelanggaran baru.
“Masyarakat adat, perempuan, anak, petani kecil, dan kelompok marginal adalah pihak yang paling rentan, tetapi justru paling sering dikorbankan," katanya dalam diskusi dwimingguan Nexus Tiga Krisis Planet yang diselenggarakan Lapor Iklim, CELIOS, dan Justice Coalition for Our Planet (JustCOP) di Jakarta dikutip pada Jumat, 3 Oktober 2025.
Ia menegaskan, pembangunan pangan tidak boleh melanggengkan penggusuran, pencemaran, atau kriminalisasi. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan bagi semua warga.
Baca Juga: Protes Warga Tolak MBG, Dokter Tan Shot Yen Kritik Penggunaan UPF: Harus Utamakan Pangan Lokal Anak
Guru Besar IPB University, Prof Dwi Andreas Santosa, politik pangan sejak era Orde Baru sengaja diarahkan untuk menjadikan beras sebagai simbol stabilitas, sehingga pangan alternatif seperti sorgum, sagu, dan umbi-umbian tersingkirkan.
Dampaknya, lanjut Prof Dwi, pasar domestik semakin bergantung pada beras, sementara ketahanan pangan nonberas seperti sorgum, sagu, umbi-umbian, dan lainnya terus melemah.
Diskusi ini menghasilkan kesimpulan bahwa krisis pangan tidak bisa diatasi melalui food estate atau MBG yang hanya mengulang pola gagal masa lalu.
Satu-satunya solusi adalah reforma agraria yang nyata, perlindungan menyeluruh terhadap petani kecil, masyarakat adat, perempuan, anak, kelompok marginal, serta keterlibatan publik luas dalam kebijakan pangan.
Seruan “tanah untuk rakyat, bukan food estate” yang mengemuka menjadi penegasan bahwa kedaulatan pangan hanya dapat terwujud apabila negara benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada proyek skala besar yang menguntungkan segelintir pihak.***