KONTEKS.CO.ID - Beberapa waktu lalu, sebuah media perbankan menulis artikel dengan nada keras: gagasan untuk meninjau ulang bailout BCA dan wacana pengambilalihan 51 persen saham oleh negara disebut sebagai ide "sesat".
Muncul pertanyaan, benarkah itu ide sesat? Atau malah publik selama ini tidak pernah diberi ruang untuk mengetahui kebenaran di balik salah satu episode paling mahal dalam sejarah ekonomi Indonesia ini? Berikut simak uraian lengkapnya!
1. Krisis, Bailout, dan Triliunan Uang Rakyat
Kita semua tahu, krisis 1997–1998 meluluhlantakkan sistem perbankan Indonesia. Banyak bank bangkrut, dan pemerintah kala itu mengambil langkah “penyelamatan” lewat skema rekapitalisasi bank.
Caranya? Pemerintah menerbitkan obligasi rekap bernilai ratusan triliun. Obligasi ini bukan uang kecil—rakyat lewat APBN harus membayar bunga setiap tahunnya. Salah satu penerima terbesar adalah BCA.
BCA kala itu memang nyaris kolaps. Tapi berkat obligasi rekap, bank ini bisa kembali sehat, bahkan kini menjadi bank swasta terbesar di Indonesia.
2. Penjualan Saham Murah: Rp5 Triliun untuk 51 persen
Masalah muncul ketika pemerintah kemudian menjual 51 persen saham BCA kepada investor asing (Farallon dan kemudian Djarum Group) pada tahun 2001. Harga jualnya sekitar Rp5 triliun.
Bandingkan dengan nilai pasar BCA saat ini (Agustus 2025): Rp1.344 triliun kapitalisasi. Artinya, 51 persen saham sekarang setara Rp685 triliun lebih.
Baca Juga: Dikonfrontasi Moeldoko, Sasmito Sebut BCA Mati Kutu Tak Bisa Bantah Data Skandal BLBI
Pertanyaan logis pun muncul: benarkah harga jual Rp5 triliun pada 2001 mencerminkan nilai wajar BCA yang baru saja diselamatkan dengan obligasi rekap senilai puluhan triliun?
3. Kritik dari Tokoh dan Lembaga Negara