Membongkar Misteri Bailout BCA: Sesatkah Ide Ambil Alih 51 Persen Saham oleh Negara?

Obligasi rekap yang dulu diberikan masih membekas dalam memori publik sebagai "utang rakyat" untuk menyelamatkan bank swasta.

Pemegang saham pengendali kini menikmati dividen jumbo tiap tahun, sementara publik hanya bisa mengingat bahwa dulu bank ini pernah diselamatkan dengan uang rakyat.

7. Apa yang Bisa Dilakukan Presiden dan DPR?

Jika Presiden Prabowo benar-benar ingin membela kepentingan rakyat, ada beberapa langkah elegan yang bisa ditempuh:

1. Audit ulang bailout dan penjualan BCA oleh BPK dan auditor independen.

2. Membuka dokumen lama: hasil investigasi BPK, laporan KPK, hingga notulensi sidang kabinet soal bailout.

3. Negosiasi konstruktif dengan pemegang saham pengendali: misalnya lewat peningkatan pajak dividen, CSR strategis, atau skema kompensasi lain agar negara tetap mendapat manfaat.

4. Komunikasi publik yang transparan, agar isu ini tidak digoreng jadi bahan politik belaka.

Baca Juga: Analis Mira Aset: Kasus Nikita Mirzani dan Dugaan Rekayasa Pengalihan 51 Persen Saham Tekan Perdagangan Saham BCA

8. Akhir Kata: Sesat atau Koreksi?

Jadi, apakah ide meninjau ulang bailout BCA sesat? jawabannya: tidak!

Yang sesat justru jika kita menutup mata terhadap sejarah penggunaan uang negara. Kalau rakyat membayar ratusan triliun lewat APBN, sementara keuntungan hanya dinikmati segelintir orang, itu baru namanya sesat.

Audit, transparansi, dan keberanian mengoreksi masa lalu bukanlah ancaman bagi stabilitas ekonomi. Sebaliknya, itu justru akan memperkuat fondasi moral dan kepercayaan publik pada negara.

Bangsa ini berhak tahu: apakah bailout BCA benar-benar demi rakyat, atau justru demi segelintir pemilik modal?***