Prabowo Tak Main-Main Soal HPP Gabah: "Kalau Melanggar, Kita Tutup!"

Kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Polri dalam memberantas mafia pangan bukan yang pertama kali. Sebelumnya, Mentan Amran telah membongkar 27 mafia pupuk yang merugikan petani hingga Rp3,23 triliun.

Baca Juga: Minyakita Mahal dan Langka! Modus Distributor Bermain Pasokan Terbongkar

Antara Kepentingan Petani dan Pengusaha: Siapa yang Dirugikan?

Kebijakan HPP ini memang ditujukan untuk melindungi petani dari permainan harga yang merugikan, tetapi di sisi lain, pengusaha penggilingan padi juga menanggung risiko lebih besar.

Sebagian pengusaha menyatakan harga jual beras Rp12.000 per kg ke Bulog belum cukup menutupi ongkos produksi mereka, terutama bagi pabrik kecil yang memiliki margin keuntungan tipis.

Jika pemerintah tidak segera mencari solusi, bukan tidak mungkin penggilingan padi kecil akan tutup karena tak mampu mengikuti aturan.

Di lapangan, beberapa penggilingan padi mulai mengeluh sulitnya menyesuaikan dengan HPP.

Baca Juga: Kena Palak Donald Trump, AS Minta 50 Persen Saham Sumber Daya Mineral Ukraina

Mereka khawatir kebijakan ini akan menyebabkan stok beras menipis jika penggilingan yang lebih kecil memilih berhenti beroperasi.

Namun bagi Prabowo, tidak ada alasan bagi penggilingan padi untuk mencari celah mengakali aturan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas jika ada pihak yang berupaya merugikan petani.

"Jangan korbankan petani dengan alasan kadar air lah, kualitas lah. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, saya tahu cara-cara orang kecil dikorbankan. Kali ini, pemerintah akan bertindak!" tegasnya. ***