Redenominasi Rupiah: Tak Mendesak, Ekonom Soroti Risiko Harga Naik dan Daya Beli Masyarakat

KONTEKS.CO.ID - Wacana penyederhanaan nominal rupiah atau redenominasi kembali mencuat setelah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Sebenarnya, isu ini sudah pernah muncul pada 2010 saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, RUU redenominasi sempat masuk pembahasan, namun tak ada kelanjutan lebih jauh.

Dalam podcast di kanal YouTube Bambang Yudhoyono, Senin 24 November 2025, ekonom Anthony Budiawan menegaskan bahwa redenominasi sejauh ini tidak mendesak.

Baca Juga: Kasus Alvaro Kiano: Dugaan Keterlibatan Keluarga Ayah Tiri Mencuat, Polisi Dalami Alibi Mencurigakan

“Di 2010 tidak ada urgensi, sekarang pun tidak ada. Kurs rupiah saat itu sekitar Rp10.000, sekarang Rp16.000, tidak jauh berbeda,” kata Anthony.

Kapan Redenominasi Benar-Benar Diperlukan?

Menurut Anthony, redenominasi hanya relevan jika inflasi melambung sangat tinggi, misalnya ratusan hingga ribuan persen dalam satu hingga dua tahun.

“Itu diperlukan agar bisa memutus rantai inflasi,” jelasnya.

Namun, masalah rupiah saat ini bukan nominal, melainkan fundamental ekonomi yang lemah.

Defisit transaksi berjalan yang terus terjadi sejak 2012 menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar. Jika fundamental tak diperbaiki, rupiah bisa terus terperosok.

Baca Juga: Wakil Kepala BGN Tegaskan MBG Harus Libatkan Petani, UMKM, dan Koperasi untuk Dongkrak Ekonomi Lokal

Risiko Bagi Harga dan Daya Beli

Anthony juga mengingatkan efek negatif redenominasi terhadap masyarakat.

Harga barang bisa naik, tapi tidak tercatat di Indeks Harga Konsumen (IHK), sehingga daya beli kelas menengah bawah bisa tersedot.

“Kita khawatirkan tingkat kemiskinan meningkat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai wacana ini mungkin hanya pengalihan isu. “Sering kali sesuatu dilempar ke publik untuk pengalihan,” tambahnya.