• Minggu, 21 Desember 2025

Pajak Kripto RI Dianggap Terlalu Mahal, Gabriel Rey: Trader Lokal Lari ke Exchange Luar Negeri

Photo Author
- Selasa, 30 September 2025 | 07:20 WIB
CEO TRIV Gabriel Rey (Tangkapan Layar Akun Youtube JawaPos TV)
CEO TRIV Gabriel Rey (Tangkapan Layar Akun Youtube JawaPos TV)

KONTEKS.CO.ID - CEO dan Founder crypto exchange TRIV, Gabriel Rey, mengungkapkan bahwa tantangan terbesar yang menghambat pertumbuhan industri aset kripto di Indonesia saat ini adalah beban pajak yang terlalu tinggi.

Menurutnya, tarif pajak yang tidak kompetitif ini menyebabkan banyak trader dan investor lokal memilih untuk bertransaksi di bursa (exchange) luar negeri demi menghindari biaya yang lebih besar.

"Saat ini yang paling banyak dikeluhkan oleh nasabah sebenarnya itu potongan pajak," ujar Rey dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Ruang Jujur Jawa Pos pada Minggu, 28 September 2025.

Baca Juga: Usut Kredit Sindikasi Sritex, Kejagung Periksa 5 Pejabat Bank BRI

Ia menjelaskan, meskipun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah dihapus seiring perpindahan pengawasan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan kini menjadi dua kali lipat.

Hal ini membuat total pajak per transaksi masih berada di level 0,21%, jauh lebih tinggi dari standar bursa global yang rata-rata berada di 0,1%.

"Sedangkan dari para investor dan juga asosiasi exchange, itu sebenarnya kita meminta kalau bisa pajak kripto itu 0,1% aja," ungkapnya.

Baca Juga: Gerak Cepat, Indra Sjafri Panggil 32 Pemain Timnas Indonesia U-23 SEA Games 2025 Masuk TC

Menurut Rey, karakter konsumen Indonesia yang sangat sensitif terhadap harga dan memiliki loyalitas merek yang rendah membuat mereka akan selalu mencari platform dengan biaya termurah.

Akibatnya, terjadi aliran dana yang signifikan keluar dari ekosistem domestik ke bursa-bursa asing yang menawarkan pajak lebih rendah atau bahkan tidak ada sama sekali.

"Orang Indonesia itu paling suka yang murah. Di sini brand loyalty itu hampir enggak ada," tegasnya.

Baca Juga: Bongkar Pemerasan Izin TKA Jelang Era Menaker Ida Fauziah, KPK Periksa Dirut PT Laman Davindo

Ia berpendapat, jika pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai pemimpin industri kripto di Asia Tenggara, langkah pertama yang harus diambil adalah menjadikan tarif pajaknya sebagai yang paling kompetitif di kawasan tersebut.

"Kalau mau industri kripto ini lebih maju, paling maju se-Asia Tenggara, pajak ini harus jadi paling murah se-Asia Tenggara," pungkasnya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Eko Priliawito

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Stok Aman, Pemerintah Putuskan Stop Impor Beras 2026

Sabtu, 20 Desember 2025 | 15:45 WIB
X