Indonesia Bisa Tuntut Uni Eropa untuk Status ‘Risiko Nol’ Sawit

KONTEKS.CO.ID – Serangkaian kemenangan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) membuat ruang gerak Uni Eropa (UE) dalam menghalangi sawit kian sempit.

Konsultan perdagangan dan keberlanjutan, Khalil Hegarty, menilai efek kumulatif dari putusan tersebut memaksa Brussel (ibu kota UE) menghadapi kenyataan atas pendekatan proteksionisnya terhadap komoditas Asia Tenggara.

Isu diskriminasi semakin mencuat setelah Komisi Eropa bulan lalu sepakat bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk meninjau dampak Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR) terhadap produsen asal AS.

Baca Juga: Arsenal Ditahan Manchester City, Arteta: Performa Bagus, Hasil Mengecewakan

Padahal, sejak awal EUDR digadang-gadang berlaku universal bagi semua negara dan seluruh komoditas.

“Dialog khusus dengan AS ini menciptakan dilema bagi Brussel. Jika ada perlakuan istimewa, maka harus berlaku untuk semua mitra dagang termasuk Indonesia dan Malaysia, atau siap menghadapi gugatan baru di WTO,” kata Hegarty.

Menurutnya, Indonesia bahkan berpotensi menuntut status “risiko nol” dengan mengandalkan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang bisa disejajarkan dengan standar kedelai Amerika.

Baca Juga: Indonesia Selalu Menang Gugatan atas Uni Eropa, Soal Sawit Sudah Empat Kali!

Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, EUDR berisiko dianggap diskriminatif serta bertentangan dengan aturan WTO.

Meski begitu, Hegarty mengingatkan kemenangan di WTO bukan jaminan perubahan cepat.

“UE terkenal lambat mematuhi putusan WTO, termasuk soal RED II, di mana perubahan signifikan masih belum terlihat,” ujarnya.

Baca Juga: Huawei Watch Ultimate 2, Smartwatch Premium dengan Fitur Canggih buat Si Petualang

Namun ia tetap optimistis rangkaian putusan ini akan membuka jalan menuju perubahan nyata.

“Ini bukan sekadar kemenangan taktis, tapi titik balik dalam pertarungan panjang akses pasar sawit Indonesia,” ia menegaskan.***