• Senin, 22 Desember 2025

Indonesia Selalu Menang Gugatan atas Uni Eropa, Soal Sawit Sudah Empat Kali!

Photo Author
- Senin, 22 September 2025 | 13:38 WIB
Moskow menambahkan banyak nama pejabat dan politisi Uni Eropa yang terlarang masuk ke Rusia. (Foto: iStockphoto)
Moskow menambahkan banyak nama pejabat dan politisi Uni Eropa yang terlarang masuk ke Rusia. (Foto: iStockphoto)

KONTEKS.CO.ID - Indonesia mencatat rekor kemenangan beruntun dalam gugatan terhadap Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Gugatan ini khususnya terkait kebijakan perdagangan yang menyangkut kelapa sawit.

Terbaru, putusan WTO pada 2025 menyatakan kriteria keberlanjutan dalam Renewable Energy Directive II (RED II) milik UE bersifat diskriminatif terhadap sawit.

Baca Juga: Muncul Isu Dapur Makan Bergizi Gratis Fiktif, BGN Beri Penjelasan  

Para pengamat menilai, hambatan perdagangan yang dibangun UE perlahan tapi pasti dibongkar melalui serangkaian keputusan WTO.

Kondisi ini bisa mengancam kelanjutan penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Hal itu terutama jika UE memberikan perlakuan khusus kepada produsen Amerika Serikat.

Baca Juga: Huawei Watch Ultimate 2, Smartwatch Premium dengan Fitur Canggih buat Si Petualang

Meski sudah ditekan secara hukum, implementasi perubahan dari pihak UE disebut masih berjalan lambat.

Penundaan penerapan EUDR dari 31 Desember 2024 menjadi 30 Desember 2025 memberi sedikit ruang lega bagi industri.

Namun, ketidakpastian tetap tinggi dengan tenggat waktu kurang dari empat bulan.

Baca Juga: Resmi Dibuka! Pendaftaran KJMU Tahap II 2025 untuk Mahasiswa DKI Jakarta

Sejak 2017, Indonesia sudah empat kali memenangkan sengketa sawit melawan UE di WTO. Berikut datanya:

  1. 2017: Menang gugatan terhadap bea masuk biodiesel UE
  2. 2018: Bea antidumping sawit Indonesia dinyatakan melanggar aturan perdagangan
  3. 2025: Panel WTO menyatakan kriteria RED II diskriminatif terhadap sawit
  4. 2025: Bea imbalan terhadap biodiesel Indonesia dinyatakan melanggar hukum perdagangan internasional

Konsultan perdagangan dan keberlanjutan, Khalil Hegarty, menilai pola diskriminasi UE semakin jelas.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Ari DP

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Stok Aman, Pemerintah Putuskan Stop Impor Beras 2026

Sabtu, 20 Desember 2025 | 15:45 WIB
X