“Akan saya sisir (program yang lambat), bagian lambat akan kami percepat,” imbuhnya.
3. Laporan Soal MBG ke Publik
Purbaya menilai, program Makan Bergizi Gratis (MBG) penyerapan anggarannya masih kecil.
Lantaran itu, dia akan rutin mengajak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk melakukan jumpa pers setiap sebulan sekali.
Baca Juga: Manchester United Catat Awal Musim Terburuk, Amorim Siap Terima Konsekuensi
"Ada yang dikomplain tadi, MBG, penyerapannya rendah, saya tanya temen-temen keuangan gimana monitoringnya dia bilang bagus-bagus aja, tapi ternyata enggak, jelek,” ujar Purbaya, masih dalam raker tersebut.
"Nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala BGN, nanti kalau penyerapannya jelek, dia (Kepala BGN, Dadan Hindayana) suruh jelasin ke publik, saya di sebelahnya,” tambahnya.
4. Anggaran Transfer ke Daerah (TKD)
Anggaran transfer ke daerah (TKD) juga tak luput dari perhatian Purbaya.
Dia menyebut, tidak akan berlaku di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Hal tersebut sebagai upaya dari pemerintah pusat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Eks Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengungkapkan bahwa kenaikan PBB di daerah, salah satunya imbas dari pemotongan TKD.
TKD RAPBN 2026 yang diajukan era Sri Mulyani adalah Rp650 triliun atau turun 29,3 persen dari anggaran TKD di APBN 2025 sebesar Rp919,9 triliun.
***
Artikel Terkait
Chairman Rockefeller Ruchir Sharma Beri Pesan Khusus ke Menkeu Purbaya: Belajar dari China!
Jokowi Sebut Menkeu Purbaya Beda Mazhab dengan Sri Mulyani
PEPS: Gebrakan Awal Purbaya Rp200 Triliun Sulit Dorong Pertumbuhan Ekonomi
PEPS: Gebrakan Rp200 Triliun Purbaya Bukan Kebijakan Fiskal Maupun Moneter
Mesin Ekonomi RI Pincang 20 Tahun, Menkeu Purbaya Bandingkan Era SBY vs Jokowi dan Siapkan Jurus Baru