• Senin, 22 Desember 2025

Seminggu Menjabat Menkeu, Ini 4 Kebijakan Purbaya Yudhi Sadewa yang Jadi Sorotan

Photo Author
- Senin, 15 September 2025 | 14:52 WIB
4 kebijakan Menkeu Purbaya yang jadi sorotan publik setelah seminggu jabat menteri (Dok kemenkeu)
4 kebijakan Menkeu Purbaya yang jadi sorotan publik setelah seminggu jabat menteri (Dok kemenkeu)

KONTEKS.CO.ID - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan sejumlah kebijakan baru usai seminggu menjabat bendahara negara.

Purbaya resmi menduduki jabatan sebagai Menteri Keuangan pada Senin, 8 September 2025 saat Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet. Dia mengantikan posisi Sri Mulyani.

Purbaya pun langsung mengeluarkan sejumlah kebijakan yang jadi sorotan publik.

Baca Juga: Kepala Batu, Amorim Tegaskan Tak Akan Ubah Taktik Meski MU Terpuruk

Sejumlah kebijakan Menkeu Purbaya mengenai perekonomian Indonesia yakni:

1. Suntik Dana Rp200 Triliun ke Bank Himbara

Purbaya mengatakan, bakal akan menyuntikkan dana Rp200 Triliun milik pemerintah ke bank himbara.

Dia mengungkapkan hal itu saat rapat kerja (raker) perdana dengan DPR Komisi XI DPR RI di Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 10 September 2025,

Adapun, uang tersebut berasal dari dana yang selama ini mengendap di Bank Indonesia (BI) dan diperuntukkan memacu kredit.

Baca Juga: Kejagung Bongkar Isi Apartemen Nadiem Makarim, Dokumen Penting Disita dari Kasus Chromebook

Rincian pembagian dananya yakni, Rp55 triliun ke Bank Mandiri, Rp55 triliun ke Bank BRI, Rp55 triliun ke Bank BNI, Rp25 triliun ke Bank BTN dan Rp10 triliun ke Bank BSI di mana sudah menerima likuiditas per Jumat, 12 September 2025.

BSI menjadi menjadi satu-satunya bank bukan milik negara yang mendapat transferan uang tersebut dengan pertimbangan akses ke masyarakat di Provinsi Aceh.

2. Membuat Tim untuk Percepat Penyerapan

Purbaya juga membuat tim untuk memastikan penyerapan anggaran program yang dijalankan pemerintah.

Dikatakannya, sejumlah program masih lamban dalam penyerapan, sehingga butuh pihak yang akan terjun langsung untuk memonitor.

"Kalau mereka nggak bisa nyusun kebijakan anggaran dalam nyusun program kerjanya atau pengajuan anggarannya, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat dan kita akan monitor on reguler basis,” kata Purbaya di hadapan DPR.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Lopi Kasim

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Stok Aman, Pemerintah Putuskan Stop Impor Beras 2026

Sabtu, 20 Desember 2025 | 15:45 WIB
X