5 Langkah Krusial Menteri Keuangan Baru, dari Pajak hingga Restrukturisasi Utang

KONTEKS.CO.ID - Perubahan di jajaran kabinet sering kali membawa harapan baru dalam pengelolaan ekonomi.

Setelah pengunduran diri Sri Mulyani, banyak pihak berharap agar Menteri Keuangan yang baru bisa langsung menanggapi masalah-masalah mendesak yang ada.

Salah satunya adalah Celios (Center of Economic and Law Studies), yang mengidentifikasi lima agenda utama yang harus segera dilaksanakan.

Baca Juga: Reshuffle Kabinet Prabowo: Sri Mulyani Lengser, Kementerian Haji Resmi Dibentuk, Ini Daftar Lengkapnya!

5 Langkah Krusial Menteri Keuangan Baru

Berikut ini adalah pembahasan mengenai lima langkah penting yang perlu dilakukan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia.

1. Strategi Penerimaan Pajak yang Ramah untuk Semua

Kebijakan perpajakan menjadi sorotan utama dalam agenda pertama.

Salah satunya adalah menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 8% dan menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 7 juta per bulan.

Langkah ini bertujuan untuk membantu daya beli kelompok menengah ke bawah yang saat ini terasa semakin tertekan.

Baca Juga: Gegerkan Pasar! BRI Catatkan Kinerja Fantastis, Transaksi Digital Tembus Rp105,5 T

Sebagai tambahan, sektor ekstraktif, seperti batubara, juga harus dikenakan pajak produksi dan windfall profit yang lebih tinggi.

Ini akan meningkatkan penerimaan negara sembari menekan ketimpangan sosial.

"Pajak kekayaan juga harus jadi fokus, dengan 2% pajak bagi aset orang super kaya sebagai upaya untuk menekan ketimpangan," ujar Celios.

Baca Juga: Sri Mulyani Lengser? Mensesneg Akhirnya Buka Suara Soal Reshuffle Kabinet