"Jadi pemerintah sebenarnya menanggung kerugian Rp78 triliun,” tulis Kwik Kian Gie.
Kwik juga menyinggung kredit macet Grup Salim yang nilainya mencapai Rp52,7 triliun karena saham BCA sudah diambil alih pemerintah, utang tersebut secara otomatis menjadi tanggungan negara.
Keluarga Salim pun tidak bisa membayar dengan tunai, sehingga digunakan skema Pelunasan Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) melalui Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA).
Dalam skema ini, Grup Salim menyerahkan Rp100 miliar uang tunai dan 108 perusahaan.
Akhirnya, pemerintah hanya menerima Rp20 triliun dari total utang Rp52,8 triliun milik Grup Salim, atau sekitar 34 persen saja.
Tak pelak, hal ini menambah panjang daftar kerugian negara akibat kasus BLBI.
Pada tahun 2002, pemerintahan Presiden Megawati memutuskan melepas 51 persen saham BCA ke publik.
Adalah Farallon, perusahaan investasi asal Amerika Serikat, menjadi pemenang tender dengan harga Rp10 triliun.
Beberapa tahun kemudian, tepatnya 2007, Grup Djarum mengambil alih mayoritas saham BCA.
Mereka membeli 92,18 persen kepemilikan Farallon, sehingga BCA sepenuhnya beralih ke tangan konglomerasi asal Kudus tersebut.***
Artikel Terkait
Sasmito Hadinagoro Desak Pemerintah Hentikan Subsidi Rekap BCA dan Usut Skandal BLBI
Didesak Usut Kasus BLBI-BCA, KPK Sempat Sidik Korupsi Keberatan Pajak BCA
Dicuekin KPK, Ekonom Senior Desak Prabowo Bongkar Skandal BLBI dan Penjualan Saham BCA
BLBI dan Saham BCA, Negara Rugi Rp87,99 T, DPR Penasaran: Pengusutan Ulang Harus Dilakukan!
Pengamat: BCA Penikmat Terbesar BLBI, Publik Berhak Tahu Kebenarannya