• Senin, 22 Desember 2025

Dicuekin KPK, Ekonom Senior Desak Prabowo Bongkar Skandal BLBI dan Penjualan Saham BCA

Photo Author
- Selasa, 19 Agustus 2025 | 19:15 WIB
Ekonom senior, Sasmito Hadinagoro desak Presiden Prabowo Subianto bongkar skandal BLBI dan penjualan saham BCA (Foto: Ist)
Ekonom senior, Sasmito Hadinagoro desak Presiden Prabowo Subianto bongkar skandal BLBI dan penjualan saham BCA (Foto: Ist)

KONTEKS.CO.ID - Ekonom senior, Sasmito Hadinagoro menilai, pemberian subsidi bunga rekapitalisasi perbankan hanya menguntungkan kelompok bank besar, termasuk Bank Central Asia (BCA), namun membebani keuangan negara.

Menurut dia, sebanyak 51 persen saham BCA yang dijual pada era Presiden Megawati itu hanya ditebus sekitar Rp5 triliun. Padahal, nilai aset BCA saat itu kata Sasmito, termasuk aset fisik, obligasi rekap, dan bunga diperkirakan mencapai lebih dari Rp200 triliun.

“Nilai BCA itu lebih dari Rp200 triliun, tapi dijual hanya Rp5 triliun. Itu sama saja gratis,” kata dia dalam diskusi publik bertajuk 'Pencegahan Budaya Korupsi Keuangan Negara yang Merajalela Setelah NKRI 80 Tahun Merdeka' yang berlangsung di Kampus Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST), Yogyakarta, Selasa, 19 Agustus 2025.

Baca Juga: Didesak Usut Kasus BLBI-BCA, KPK Sempat Sidik Korupsi Keberatan Pajak BCA

Lebih lanjut Sasmito yang juga Ketua Lembaga Pengkajian Ekonomi Keuangan Negara (LPEKN) itu menduga adanya rekayasa dalam proses akuisisi, termasuk keterlibatan perusahaan cangkang (Farallon) dan praktik akuntansi yang merugikan negara.

Ia menaksir kerugian negara akibat skandal ini bisa mencapai Rp200 triliun hingga Rp1.030 triliun, jika dikaitkan dengan keseluruhan program BLBI.

“Saya serahkan dokumen ke pimpinan KPK, tapi laporan itu diabaikan dan dianggap usang,” keluh Sasmito seraya menuding KPK tak serius mengusut kasus BLBI dan BCA Gate.

Baca Juga: Membongkar Misteri Bailout BCA: Sesatkah Ide Ambil Alih 51 Persen Saham oleh Negara?

Lebih lanjut Sasmito mendesak Presiden Prabowo Subianto menunjukkan political will yang nyata, termasuk membentuk tim khusus untuk mengusut kasus ini.

"Negara berhak mengambil kembali 51 persen saham BCA tanpa kompensasi, jika terbukti ada rekayasa atau korupsi," paparnya.

Ia bahkan menyatakan kesediaannya memimpin Satgas Pemberantasan Mafia Keuangan Negara jika pemerintah mempercayakan tugas tersebut kepadanya.

"Saya siap turun langsung memimpin tim khusus memberantas mafia keuangan negara," pungkas dia.***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Rizki Adiputra

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Stok Aman, Pemerintah Putuskan Stop Impor Beras 2026

Sabtu, 20 Desember 2025 | 15:45 WIB
X