Soal Tantiem Komisaris BUMN, Denny JA:‎ Benar Tapi Tak Serta Merta Valid Diterapkan

Menurutnya, dalam model itu, non-executive directors sering kali hadir hanya sebagai pelengkap struktur, tanpa terlibat aktif dalam dinamika strategis.

“Maka, pemberian tantiem kepada mereka memang dianggap menimbulkan konflik kepentingan,” ujarnya.

Denny melanjutkan, begitu pula, OECD Guidelines on Corporate Governance of SOEs (2015) menganjurkan agar pengawasan dijalankan dengan pendapatan tetap guna menjaga independensi.

Baca Juga: 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Risiko Konflik Kepentingan dan Sorotan Etika 

Denny berpendapat, kebenaran ini tidak serta-merta valid bila diterapkan ke konteks Indonesia yang secara yuridis dan kelembagaan menganut sistem Two Tier Board.

“Inilah akar perbedaan penting itu,” ujar pria yang juga konsultan politik dan pendiri Lingkaran Survei Indonesia itu.