‎Ini Lima Alasan Kebijakan Danantara soal Tantiem Komisaris Lemahkan BUMN

 

‎Kelima alasan tersebut, lanjut Denny JA melalui surat terbuka dikutip pada Minggu, 3 Agustus 2025, yakni:

 

 

Ia mengibaratkan kebijakan ini seperti meminta Matahari menyinari Bumi, tetapi menutup semua jendelanya.

 

 

“Komisaris tetap bekerja, tetap diminta hadir dalam badai, tapi kini tanpa penghargaan yang setimpal,” ujarnya.

 

 

Menurut Denny, tanpa insentif profesional, jabatan komisaris hanya akan menarik dua jenis orang, yakni yang tak lagi dibutuhkan sektor lain atau yang datang hanya demi jabatan tanpa kontribusi.

 

 

Deddy menyampaikan, komisaris mungkin tidak berdemonstrasi, tapi mereka bisa memilih diam, tidak bertanya, menyela, dan mengoreksi. 

 

 

“Dalam sistem pengawasan, diam bisa lebih mematikan dari kritik terbuka,” tandasnya.

 

Menurut Denny, kebijakan Danantara melalui Surat Keputusan No. S-063/DI-BP/VII/2025, tertanggal 30 Juli 2025 tersebut diskriminatif.

 

“Direksi diberi kompensasi berbasis kinerja.‎ Komisaris tidak,” katanya.

 

Padahal, tandas Denny, mereka sama-sama bisa dimintai pertanggungjawaban atas kegagalan institusi di mata hukum maupun publik.

 

 

 

Ia menyampaikan, organisasi dibangun atas kepercayaan dan kerja keras akan dihargai. Saat kepercayaan itu dicederai, maka loyalitas pun perlahan memudar dan loyalitas yang hilang tak bisa ditebus dengan regulasi.

 

Sementara itu, CEO BPI Danantara, Rosan Roesllani, menyampaikan, larangan tantiem bagi komisaris bertujuan menyelaraskan kompensasi dengan praktik terbaik dunia. 

 

“Komisaris seharusnya hanya menerima pendapatan tetap, bukan ‎variabel berbasis laba,” ujarnya.