Ekonom Didik Racbini Sebut PPATK Tak Berwenang Blokir Rekening Bank

“Ini terjadi karena DPR dikendalikan secara mutlak oleh kekuasaan yang kuat ditambah pilar buzer-buzer-nya,” ujad dia.

Didik mencontohkan, UU IKN yang tidak ada proses sama sekali kecuali titah presiden. Lembaga-lembaga yang merupakan pilar demokrasi diberangus secara “demokratris” oleh presiden, misalnya KPK pindah menjadi lembaga pemerintah.

“Bahkan menyulap Gibran pun bisa terjadi karena bertentangan dengan UU, maka UU-nya diberangus lewat MK,” katanya.