Amerika Serikat Minati Tembaga RI, Menteri ESDM Bilang Akan Bahas dengan Presiden Prabowo

KONTEKS.CO.ID - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah akan segera membahas ketertarikan Amerika Serikat terhadap komoditas tembaga Indonesia dalam pertemuan khusus bersama Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan ini muncul usai Presiden AS Donald Trump secara terbuka menyebut bahwa tembaga Indonesia memiliki kualitas tinggi dan layak masuk ke pasar Negeri Paman Sam. Menanggapi hal itu, Bahlil menegaskan bahwa segala bentuk negosiasi dagang akan tetap tunduk pada peraturan dan mekanisme dalam negeri.

“Dalam negosiasi itu, aturan-aturan di dalam negeri tetap diterapkan,” ujar Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jumat, 18 Juni 2025.

Baca Juga: Satu Hari Sebelum Ulang Tahun, Pedangdut Muda Lusyana Jelita Hampir Tewas, Ini Kata Sang Ibu yang Bikin Merinding

Pembahasan lebih lanjut terkait permintaan AS akan dikaji bersama Presiden Prabowo dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Fokusnya mencakup jumlah ekspor, akses, hingga dampaknya terhadap industri hilir dalam negeri.

Minat tinggi AS terhadap tembaga Indonesia menjadi bagian dari dinamika baru hubungan dagang kedua negara. Dalam kesepakatan terbaru, Indonesia setuju untuk membeli komoditas energi senilai USD15 miliar, produk pertanian USD4,5 miliar, dan 50 unit jet Boeing.

Sebagai imbal balik, produk ekspor AS mendapat penghapusan tarif bea masuk ke Indonesia. Sebaliknya, produk ekspor Indonesia ke AS dikenakan tarif bea masuk sebesar 19%.

Tembaga menjadi salah satu poin sensitif dalam diskusi dagang tersebut, mengingat komoditas ini merupakan bagian strategis dari transisi energi dan industri kendaraan listrik global.

Baca Juga: Langkah 3 Wakil Indonesia Terhenti di Perempat Final Japan Open 2025, Habis Sudah Wakil Merah Putih!

“Kalau pun harus kita kirim tembaga, saya akan pastikan untuk mengecek dan meminta arahan Bapak Presiden dan Pak Menko. Tapi sepengetahuan saya, semuanya harus tetap dalam kerangka aturan yang berlaku di negara kita,” tutup Bahlil.

Indonesia saat ini tengah mendorong hilirisasi tambang sebagai strategi jangka panjang untuk menambah nilai ekspor dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Pemerintah telah melarang ekspor bijih nikel sejak 2020 dan bersiap memberlakukan kebijakan serupa untuk tembaga mulai akhir 2025.***