Hotel Bakal PHK Massal, Ini Alasan Pengusaha: Dipicu Kebijakan Efisiensi Anggaran Pemerintah

Baca Juga: Budi Arie Dicecar PDIP soal Kasus Judi Online: Fitnah Sana Sini, Jangan Bangunkan Banteng Tidur

"Kedua, yakni kenaikan biaya operasional. Sutrisno mengungkap, pengusaha di industri ini harus menanggung peningkatan biaya operasional yang signifikan," lanjut Sutrisno.

Hal ini karena tarif air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) meningkat hingga 71%, sementara harga gas melonjak 20%. Pengusaha kian terbebani dengan adanya kenaikan tahunan upah minimum provinsi (UMP) yang tercatat meningkat hingga 9% tahun ini.

Faktor lain yang dinilai cukup signifikan yakni rumitkan regulasi dan sertifikasi. Sutrisno menuturkan, pihaknya dihadapkan pada tantangan administratif berupa regulasi dan sertifikasi yang dinilai rumit dan memberatkan.

Baca Juga: Desakan Reshuffle Mencuat Lagi, Balas Budi Dulu Baru Seleksi, Ini Respons Para Menteri

Dia mengatakan, banyaknya jenis izin yang harus dipenuhi, seperti izin lingkungan, sertifikat laik fungsi, hingga perizinan minuman beralkohol. Selain itu, proses birokrasi yang panjang, duplikasi dokumen antar instansi, serta biaya yang tidak transparan dinilai menghambat kelangsungan usaha.

"Tanpa langkah konkret dan strategi pemulihan yang tepat, industri perhotelan, sebagai salah satu tulang punggung pariwisata dan penyerap tenaga kerja, berpotensi mengalami krisis berkepanjangan yang dampaknya bisa meluas ke sektor lain,” katanya.

"Untuk itu, BPD PHRI Jakarta ingin pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis," lanjutnya.

Baca Juga: Candi Borobudur Dipasang Stairlift Demi Macron, Netizen: Ya Kali Presiden Se-Muda ini Nggak Sanggup Naik Tangga 

Apalagi, industri hotel dan restoran selama ini berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah Jakarta dengan rata-rata sumbangan sekitar 13%.

Selain itu, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2023, terdapat lebih dari 603.000 tenaga kerja yang bergantung pada sektor akomodasi dan makan minum di Jakarta.

Langkah-langkah strategis yang disarankan meliputi pelonggaran kebijakan anggaran pemerintah untuk perjalanan dinas dan kegiatan rapat, serta peningkatan promosi pariwisata yang lebih terarah dan berkesinambungan.

Baca Juga: Foto-Foto Resident Playbook OTW Bali, Lengkap Nih Ikutan, Nggak Cuma Squad Obgy dan Gu Do won

Lalu penertiban akomodasi ilegal yang merusak pasar dan tidak memiliki izin resmi, peninjauan kembali terhadap kebijakan tarif air, harga gas industri, dan UMP sektoral.

Juga penyederhanaan proses perizinan dan sertifikasi, termasuk mengintegrasikan sistem antarinstansi agar lebih efisien dan transparan.***