Furnitur Indonesia Tumbuh Pesat Awal 2025, Terancam Hancur oleh Tarif AS

KONTEKS.CO.ID - Industri furnitur Indonesia mencatat pertumbuhan signifikan pada kuartal I-2025 dengan laju sebesar 9,86% (year-on-year/yoy) dan 4,37% secara kuartalan (qtq), menjadikannya pertumbuhan tertinggi sejak kuartal IV-2024.

Capaian ini terjadi di tengah perlambatan ekonomi nasional yang hanya tumbuh 4,87% di periode yang sama.

Lonjakan performa industri furnitur diperkuat oleh penyelenggaraan Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2025 pada awal Maret, yang diikuti lebih dari 600 eksportir dan menarik 15.000 pembeli dari 115 negara. Total potensi transaksi on-the-spot tercatat mencapai USD350 juta.

Baca Juga: Kementerian UMKM Fokus Jalankan Dua Mandat Utama dari Presiden Prabowo

Ancaman Tarif Impor AS Bayangi Industri

Namun, optimisme industri mulai teredam sejak April setelah Amerika Serikat mengumumkan rencana pemberlakuan tarif impor sebesar 32% terhadap produk furnitur asal Indonesia. Meski implementasi tarif ditunda selama tiga bulan, efek psikologisnya langsung terasa.

“Meskipun tarifnya belum berlaku, dampaknya sudah terasa. Banyak pesanan ditunda,” ujar Abdul Sobur, Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) kepada CNBC Indonesia.

Pasar Amerika Serikat menyumbang 53,8% dari total ekspor furnitur dan kerajinan Indonesia. Penundaan pesanan dan penumpukan barang di gudang mulai menekan arus kas eksportir.

Baca Juga: Mesin Awet, Begini Cara Memilih Oli yang Sesuai Kebutuhan Mobil

Ekspor Masih Rentan, Rotan Tumbuh Signifikan

Data menunjukkan ekspor furnitur Indonesia masih rentan. Dari USD2,5 miliar pada 2021, ekspor turun ke USD1,75 miliar pada 2023, dan naik tipis menjadi USD1,92 miliar di 2024 (tumbuh 9,49%).

Subkategori furnitur kayu, sebagai kontributor utama, hanya tumbuh 0,52%, sementara furnitur rotan mencatatkan lonjakan sebesar 36,9%.

Industri kini menempuh dua langkah mitigasi. Pertama, memperkuat pasar domestik melalui belanja pemerintah.

Kedua, diversifikasi ekspor ke wilayah seperti Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, meskipun tantangan skala dan regulasi masih menghambat.

“Eropa memberlakukan regulasi keberlanjutan yang ketat, dan pasar alternatif belum mampu menggantikan volume permintaan dari AS,” ujar Sobur.

Baca Juga: Cegah Premanisme, Kejagung Ikut Kerahkan Intel