KONTEKS.CO.ID - Beredar kabar Hamas tengah melobi Pemerintah Indonesia terkait relokasi tahanan Palestina yang dibebaskan Israel.
Di tengah merebaknya kabar dari Timur Tengah tersebut, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan bantahannya. Kemlu membantah kabar lobi sehubungan rencana kelompok perlawanan Hamas untuk menempatkan tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel berdasarkan perjanjian gencatan senjata di Indonesia.
Melansir kantor berita Antara, Kemlu merespon berita yang menyatakan Hamas tengah berunding dengan Indonesia dan Aljazair guna menerima relokasi tahanan Palestina yang Israel bebaskan.
Baca Juga: Gempa Hari Ini Magnitudo 6,0 di Halmahera Barat, Begini Analisis BMKG
"Sampai saat ini, belum ada komunikasi resmi melalui jalur diplomatik antara Indonesia dan pihak terkait terkait masalah tersebut," ungkap Juru Bicara Kemlu, Rolliansyah Soemirat, pada keterangan tertulisnya, mengutip Rabu 5 Februari 2025.
Rolliansyah Soemirat mengatakan, selama ini pemerintah selalu berkomunikasi secara resmi dengan Otoritas Nasional Palestina. "Otoritas Nasional Palestina sebagai pemegang otoritas pemerintahan Palestina saat ini," tambahnya.
Sekadar informasi, Otoritas Palestina (PA) dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas dari Partai Fatah. Kantor pemerintahannya berpusat di Tepi Barat. Sedangkan Hamas—faksi saingan Fatah—memerintah di Jalur Gaza.
Baca Juga: Trump Sebut AS Akan Ambil Alih Jalur Gaza, Kalau Perlu dengan Kekuatan Militer
Media Arab Saudi, sebelumnya mengutip laporan media Palestina yang menyebutkan Hamas tengah berunding dengan sejumlah negara. Perudingan guna mencari tempat untuk menampung tahanan Palestina yang dibebaskan Israel. Hal ini berdasarkan perjanjian gencatan senjata baru-baru ini keduanya sepakati.
Laporan menyebutkan, negara-negara yang sudah menyetujui menerima tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel ialah Turki, Qatar, Pakistan, dan Malaysia.
Sedangkan Tunisia dilaporkan telah menolak untuk menampung eks tahanan Palestina tersebut. ***