KONTEKS.CO.ID - Pemerintah Iran akhirnya merespons polemik keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), badan rekonstruksi Gaza bentukan Donald Trump.
Isu ini memanas setelah AS dan Israel meluncurkan serangan udara yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Sabtu 28 Februari 2026.
Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menegaskan pihaknya tidak akan mengintervensi posisi diplomatik Jakarta.
Meski situasi di Timur Tengah sedang membara, Teheran memilih tetap chill dan menghormati otonomi kebijakan luar negeri Indonesia.
"Kami percaya bahwa kebijakan dari setiap negara diambil berdasarkan kepentingan dari negara tersebut."
"Dan kami tidak bisa mengomentari kebijakan dari sebuah negara," ujar Boroujerdi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin 2 Maret 2026.
Baca Juga: Babak Baru Korupsi Lahan PT BSI: Jack Center Desak KPK Tuntaskan 'PR' Lama di Bondowoso
MUI Desak Pemerintah Ambil Sikap Tegas
Berbeda dengan sikap diplomatis Iran, Majelis Ulama Indonesia (MUI) justru memberikan teguran keras.
Pada Minggu, 1 Maret 2026 MUI mendesak pemerintah segera cabut dari BoP.
Menurut mereka, keterlibatan AS dalam serangan ke Iran membuktikan bahwa badan tersebut gagal menjalankan misi kemanusiaan yang adil.
MUI menilai strategi perdamaian yang diusung Trump lewat BoP justru berpotensi "mengubur" kemerdekaan Palestina.
Baca Juga: Hadiah All England 2026 Tembus Rp24,3 Miliar, Intip Jadwal dan Lawan 14 Wakil RI
"MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina," tegas pihak MUI dalam pernyataan resminya.