KONTEKS.CO.ID – Columbia University setuju membayar lebih dari USD220 juta atau sekitar Rp3,6 triliun kepada pemerintah Amerika Serikat.
Kesepakatan ini dibuat untuk memulihkan pendanaan federal yang sempat dibekukan di tengah meningkatnya kekhawatiran soal antisemitisme di lingkungan kampus.
Pembayaran tersebut mencakup dana utama sebesar USD200 juta yang akan disalurkan selama tiga tahun ke depan.
Baca Juga: PDIP Tak Ingin Hasto Kristiyanto Bernasib Sama dengan Tom Lembong
Sementara itu, sisanya senilai USD21 juta atau sekitar Rp342 miliar dialokasikan untuk menyelesaikan investigasi yang dilakukan oleh Komisi Kesempatan Kerja Setara (EEOC), terkait dugaan pelanggaran terhadap kebijakan non-diskriminasi di kampus.
“Kesepakatan ini menjadi langkah penting setelah periode pengawasan dan ketegangan yang cukup lama,” ujar pimpinan sementara Columbia dalam pernyataan tertulis yang diunggah di laman resmi universitas.
Sebagai bagian dari kesepakatan, Columbia sepakat melakukan sejumlah perubahan kebijakan, termasuk menghentikan program-program yang dinilai mendorong hasil berbasis ras atau kuota keberagaman secara tidak sah.
Baca Juga: Mencoba Mendarat, Pesawat Antonov-24 Rusia dengan 49 Penumpang Jatuh di Hutan Lebat
Langkah ini dianggap sejalan dengan arahan federal yang kini lebih ketat terhadap inisiatif keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI).
Columbia juga diharuskan mengirimkan laporan berkala kepada pemantau independen untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian.
Laporan tersebut akan meninjau apakah program kampus masih mengarah pada target berbasis ras atau pelanggaran serupa.
Isu ini bermula dari gelombang protes pro Palestina di Columbia yang terjadi sejak awal 2024.
Demonstrasi mahasiswa menarik perhatian publik nasional dan memicu kekhawatiran tentang keamanan mahasiswa Yahudi, yang disebut-sebut mengalami intimidasi.