KONTEKS.CO.ID - Setelah mendesak reformasi di IMF, kini para pemimpin negara-negara BRICS mengalihkan pandangannya ke PBB.
Mereka sepakat mendesak adanya "reformasi menyeluruh" terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Dewan Keamanannya, agar lebih demokratis, representatif, efektif, dan efisien.
Dalam deklarasi bersama pada pertemuan puncak BRICS ke-17 di Rio de Janeiro, China dan Rusia, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, menegaskan kembali dukungan mereka terhadap aspirasi Brasil dan India. Kedua negara ini ingin memainkan peran yang lebih besar di PBB, termasuk di Dewan Keamanan.
Baca Juga: Gubernur Banten Kambinghitamkan Pengembang sebagai Penyebab Banjir di Tangerang Raya
Deklarasi bersama tersebut di antaranya mengakui Deklarasi Pemimpin Johannesburg-II 2023. "Kami tegaskan kembali dukungan kami terhadap reformasi menyeluruh Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Dewan Keamanannya, dengan tujuan untuk menjadikannya lebih demokratis, representatif, efektif, dan efisien," demikian bunyi kesepakatan para pemimpin negara BRICS, melansir Efe, Selasa 8 Juli 2025.
Reformasi Dewan Keamanan guna meningkatkan representasi negara-negara berkembang dalam keanggotaannya. Dengan demkian, Dewan Keamanan dapat menanggapi tantangan global yang ada secara memadai.
'Sekaligus mendukung aspirasi sah negara-negara berkembang dari Afrika, Asia, dan Amerika Latin, termasuk negara-negara BRICS," cetus pemimpin negara BRICS.
Baca Juga: Kantor Investasi OMC di Palu Tutup Mendadak, Warga Panik dan Merasa Tertipu
"Kami menekankan bahwa reformasi Dewan Keamanan PBB akan mengarah pada suara yang lebih kuat dari negara-negara berkembang. Mengingat Deklarasi Pemimpin Beijing 2022 dan Johannesburg-II 2023, China dan Rusia, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan, menegaskan kembali dukungan mereka terhadap aspirasi Brasil dan India untuk memainkan peran yang lebih besar di PBB," tambahnya.
Khusus India, mereka telah lama berupaya mendapatkan kursi tetap di DK PBB untuk lebih mewakili kepentingan negara-negara berkembang. DK PBB saat ini terdiri dari 15 negara anggota, termasuk lima anggota tetap dengan hak veto dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih untuk masa jabatan dua tahun.
Dalam deklarasi bersama tersebut, para pemimpin negara-negara BRICS menyatakan kekhawatiran serius tentang munculnya tarif unilateral dan tindakan non-tarif, yang mendistorsi perdagangan dan tidak konsisten dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). ***