KONTEKS.CO.ID – Ribuan warga Israel turun ke jalan memprotes undang-undang baru yang dianggap melemahkan demokrasi.
Parlemen Israel (Knesset) telah mengesahkan aturan yang memperkuat pengaruh politik dalam pengangkatan hakim, memicu gelombang demonstrasi besar terhadap pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Protes pecah di berbagai kota, termasuk Tel Aviv dan Yerusalem. Undang-undang ini disahkan dengan 67 suara mendukung dan satu menolak, sementara oposisi memboikot pemungutan suara.
Baca Juga: Profil Lisa Mariana, Model Dewasa Minta Pengakuan Anaknya dari Ridwan Kamil
"Ini adalah paku terakhir di peti mati demokrasi Israel," ujar salah satu pengunjuk rasa, seperti dikutip AFP, Jumat 28 Maret 2025.
Ketegangan meningkat setelah koalisi Netanyahu yang berhaluan ekstrem kanan mengumumkan pemberhentian Jaksa Agung dan Kepala Badan Keamanan Internal.
Keputusan ini memicu spekulasi bahwa Netanyahu ingin memperkuat cengkeramannya atas sistem hukum di tengah persidangan korupsi yang masih berlangsung.
Baca Juga: Trump Isyaratkan Pemangkasan Tarif China demi Kesepakatan TikTok
Netanyahu Dianggap Sengaja Mengalihkan Isu
Oposisi menilai Netanyahu menggunakan momentum perang di Gaza untuk mempercepat reformasi hukum yang kontroversial.
"Alih-alih fokus pada pemulangan sandera dan persatuan nasional, pemerintah ini malah kembali menghidupkan kebijakan yang memecah belah masyarakat," kata Yair Lapid, pemimpin oposisi dari Partai Yesh Atid.
Pakar hukum publik dari Universitas Ibrani Yerusalem, Claude Klein, juga menilai Netanyahu ingin mengendalikan sistem peradilan agar dapat menjalankan pemerintahannya tanpa hambatan.
Baca Juga: Diterpa Isu Selingkuh, Intip 7 Momen Mesra Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang Bikin Baper!
"Netanyahu berpikir Mahkamah Agung menghalanginya menjalankan negara sesuai keinginannya," katanya.
Reformasi peradilan ini sebelumnya telah memicu aksi protes besar sepanjang 2023. Namun, perhatian publik beralih ke perang Gaza yang meletus pada 7 Oktober tahun lalu.