KONTEKS.CO.ID – Ekonomi Inggris terancam melemah akibat kebijakan tarif impor baru yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Pengawas fiskal Inggris memperingatkan bahwa langkah ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mempersempit ruang fiskal negara.
Menurut laporan Reuters, Kamis 27 Maret 2025, perang dagang global yang dipicu tarif AS dapat memangkas output ekonomi Inggris.
Baca Juga: Harga Tiket Konser My First Story Jakarta, Paling Murah Rp1 Juta
Selain itu, kenaikan suku bunga Bank of England (BoE) serta lonjakan imbal hasil obligasi semakin memperberat situasi fiskal Inggris yang sudah rentan.
“Jika aturan fiskal terlalu ketat tanpa ada ruang manuver, maka negara akan sangat bergantung pada kondisi eksternal,” ujar Paul Johnson, Direktur Institute for Fiscal Studies.
Dampak Tarif AS terhadap Ekonomi Inggris
Trump mengumumkan bahwa tarif timbal balik baru akan berlaku mulai 2 April sebagai sanksi bagi negara-negara yang dianggap menghambat ekspor AS.
Baca Juga: Adolescence Ditonton 66 Juta di Netflix, Kritikus Kompak Memuji: Skor Nyaris Sempurna
Kantor Pertanggungjawaban Anggaran Inggris (OBR) memperkirakan bahwa tarif impor AS yang lebih tinggi akan berdampak lebih dari sekadar penurunan ekspor.
Kebijakan ini dapat memangkas ukuran ekonomi Inggris hingga 1%, mengingat ketergantungan negara tersebut pada perdagangan internasional.
Selain itu, jika AS memberlakukan tarif terhadap China, Kanada, dan Meksiko, serta negara-negara tersebut membalas dengan kebijakan serupa, Inggris akan terdampak akibat meningkatnya ketidakpastian dan pelemahan permintaan global.
Baca Juga: Siap-Siap Macet Parah, 955 Ribu Kendaraan Sudah Tinggalkan Jakarta!
Kenaikan suku bunga BoE sebesar 0,6 poin persentase serta lonjakan imbal hasil obligasi dalam periode lima tahun ke depan juga berpotensi menghapus ruang fiskal yang telah dibangun Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves.
Langkah Pemerintah Inggris
Untuk menjaga stabilitas ekonomi, Reeves sebelumnya mengumumkan pemotongan anggaran kesejahteraan dan kebijakan fiskal ketat guna meyakinkan investor, terutama setelah gejolak pasar pada 2022. Namun, langkah ini menuai kritik karena berdampak pada jutaan warga.