Donald Trump Perintahkan Nama Departemen Pertahanan Diganti Jadi Departemen Perang! Panas Lihat Rudal Nuklir China?

KONTEKS.CO.ID - Presiden AS, Donald Trump, berencana menandatangani perintah eksekutif pada hari Jumat ini untuk mengganti nama Departemen Pertahanan menjadi "Departemen Perang".

Pengubahan nama tersebut disampaikan seorang pejabat Gedung Putih kepada Reuters, Kamis 4 September 2025.

Perintah tersebut akan mengizinkan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Pentagon, dan pejabat di bawahnya untuk menggunakan "gelar sekunder". Misalnya, "Menteri Perang", "Departemen Perang", dan "Wakil Menteri Perang" dalam korespondensi resmi, komunikasi publik, dan konteks seremonial, menurut lembar fakta Gedung Putih.

Baca Juga: Amnesty Internasional: Pernyataan Delpedro Marhaen Tak Mengandung Unsur Pidana

Sejak kembali menjabat pada bulan Januari tahun ini, Trump telah berupaya mengganti nama berbagai tempat dan Lembaga. Mulai dari Teluk Meksiko (Teluk Amerika) hingga pangkalan militer yang namanya diubah setelah protes keadilan rasial.

Perubahan nama departemen merupakan hal yang tidak biasa dan memerlukan persetujuan Kongres. Tetapi Partai Republik memegang mayoritas tipis di kedua majelis Kongres dan para pemimpin Partai Republik menunjukkan sedikit minat untuk menentang inisiatifnya.

Pentagon telah menggunakan nama Departemen Pertahanan sejak tahun 1949, ketika Kongres menggabungkan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang baru dibentuk setelah Perang Dunia II.

“Nama tersebut dimaksudkan untuk menandai pergeseran di era nuklir menuju pencegahan perang,” kata para sejarawan.

Baca Juga: Kesandung Ucapan Kalau Cari Uang Jangan Jadi Guru, Menag Umumkan Tunjangan Naik Jadi Rp2 Juta per Bulan

Dampak yang Perlu Diketahui

Langkah ini, yang akan memberikan jejak Trump pada organisasi terbesar pemerintah dan dapat menelan biaya ratusan juta dollar. “Hal itu juga menginstruksikan Hegseth untuk merekomendasikan tindakan legislatif dan eksekutif agar penggantian nama tersebut permanen,” lapor Reuters.

Penggantian nama lagi akan membutuhkan penggantian tanda, kop surat, dan pengenal lainnya, tidak hanya di Pentagon di Washington, D.C. Tetapi juga di instalasi militer di seluruh dunia.

Sebagai perbandingan, rencana mantan Presiden Joe Biden untuk mengganti nama sembilan pangkalan Angkatan Darat untuk menghormati tokoh-tokoh Konfederasi diproyeksikan menelan biaya USD39 juta sebelum Hegseth membatalkannya awal tahun ini.

Tim perampingan Pemerintah Trump, yang dikenal sebagai Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), telah berupaya untuk memangkas biaya di Pentagon.

Baca Juga: Duel Impian Reijnders Bersaudara: Belanda vs Indonesia di Piala Dunia 2026